Dan Haag, LiputanIslam.com—Rencana aneksasi sebagian wilayah pendudukan Tepi Barat dan Lembah Jordan yang diumumkan PM Israel Benjamin Netanyahu tidak berjalan mulus. Rencana ini akhirnya diundur akibat banyaknya tekanan internasional dan juga belum adanya dukungan penuh dari AS.
Di bawah hukum internasional, Tepi Barat terklasifikasi sebagai wilayah pendudukan sehingga semua pemukiman Yahudi di sana berstatus ilegal.
Para pejabat Palestina telah mengancam akan mencabut perjanjian bilateral dengan Israel jika rencana aneksasi dilanjutkan karena akan merusak solusi dua negara.
Seperti Turki dan sebagian besar komunitas internasional, Uni Eropa pun tidak mengakui kedaulatan Israel atas wilayah yang didudukinya sejak 1967.
Jerman
Parlemen Jerman menyatakan perlawannya terhadap rencana aneksasi Israel pada Rabu (1/7) dengan Menlu Heiko Maas memperingatkan bahwa langkah itu akan mengancam stabilitas seluruh Timur Tengah.
“Perdamaian tidak dapat dicapai melalui langkah-langkah sepihak,” kata Maas kepada parlemen di Berlin.
Dia bersumpah untuk menempatkan masalah ini di atas agenda lain karena Berlin saat ini mengambil alih jabatan presiden bergilir Uni Eropa serta ketua Dewan Keamanan PBB selama sebulan.
Maas mendesak Israel untuk mempertimbangkan kembali rencana itu karena masih ada “peluang dan waktu.”
Inggris
PM Inggris Boris Johnson mengatakan bahwa Inggris akan “tidak mengakui perubahan” atas wilayah perbatasan Israel yang ditetapkan pada 1967 kecuali jika disetujui oleh Palestina.
Dalam sebuah artikel yang ditulis untuk kantor berita Israel, Yedioth Ahronoth, Johnson mendesak Israel agar “memberikan keadilan bagi warga Israel dan Palestina.”
Ia berpendapat aneksasi hanya “akan membahayakan kemajuan yang telah dibuat Israel dalam meningkatkan hubungan dengan dunia Arab dan Muslim.”
Meskipun ia mengaku bangga atas kontribusi Inggris bagi kelahiran negara Israel dengan Deklarasi Balfour 1917, ia menegaskan bahwa urusan tidak akan selesai sampai ada solusi keadilan dan perdamaian abadi bagi Israel dan Palestina.
“Satu-satunya cara itu bisa dicapai adalah kedua belah pihak kembali ke meja perundingan,” tegasnya.
Belgia dan Uni Eropa
Parlemen Belgia mengadopsi sebuah resolusi pada 26 Juni yang mendesak pemerintah untuk menyiapkan daftar tindakan balasan terhadap Israel jika melanjurkan rencana aneksasi.
Resolusi itu diusulkan oleh Partai Hijau dan disahkan dengan 101 suara mendukung dan 39 abstain.
Resolusi tersebut mengakui bahwa beberapa negara mungkin memveto sanksi Uni Eropa atas Israel. Maka, parlemen menyarankan agar pemerintah Belgia menciptakan koalisi Eropa dengan negara-negara yang berpikiran sama.
Sebelumnya, lebih dari 1.000 anggota parlemen dari seluruh negara Eropa mengutuk rencana aneksasi dalam sebuah surat bersama. Secara total, ada 1.080 anggota majelis nasional dan Parlemen Eropa dari Austria, Belgia, Ceko, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Islandia, Irlandia, Italia, Luksemburg, Malta, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris menandatangani surat itu.
Vatikan
Vatikan menyebut tindakan sepihak Israel dapat memperburuk situasi sulit di Timur Tengah.
Menlu Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, menyatakan keprihatinan Takhta Suci bahwa tindakan seperti itu dapat ” membahayakan perdamaian antara Israel dan Palestina,” menurut sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Rabu.
“Seperti yang telah dinyatakan pada 20 November 2019 dan pada 20 Mei 2020, Takhta Suci menegaskan kembali bahwa Negara Israel dan Negara Palestina memiliki hak untuk hidup dalam perdamaian dan keamanan, dalam batas-batas yang diakui secara internasional,” katanya. (ra/ https://tribune.com.pk/)