Jakarta, Liputanislam.com– Menteri Agama Republik Indonesia (Menag RI), Fachrul Razi mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan dan memberi kemudahan bagi pelaku usaha khususnya yang mikro kecil (UMK). Termasuk melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag, pemerintah memberikan secara gratis sertifikasi halal bagi UMK yang beromzet dibawah 1 miliar.
“Bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang memiliki omzet di bawah 1 miliar dikenakan tarif 0 rupiah atau gratis. Selain itu, kami juga sudah memangkas durasi proses sertifikasi halal dari 117 hari menjadi 21 hari,” ucapnya di Kantor Kemenag Jakarta pada Rabu (24/6).
Pernyataan gratis sertifikasi halal itu disampaikan Menag usai mengikuti Rapat Koordinasi secara virtual yang dipimpin Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Rapat digelar dengan tujuan mempercepat perputaran ekonomi lokal serta memperbaiki daya beli masyarakat dan mendorong kebangkitan ekonomi Indonesia khususnya di sektor usaha mikro dan kecil.
“Mendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi khususnya kelangsungan usaha dan pemasaran UMKM secara lebih cepat dan luas dengan melibatkan kementrian dan lembaga terkait,” ujarnya.
Upaya meningkatkan kembali UMK itu salah satunya melalui subsidi sertifikasi halal. “Untuk mendukung anggaran nol rupiah sertifikasi halal tersebut kami melakukan subsidi silang, di mana usaha yang omzetnya di atas 1 miliar mengsubsidi usaha di bawah 1 miliar. Termasuk dengan melakulan relokasi anggaran di Kemenag dan BPJPH,” tambah Menag.
Ia juga menjelaskan, bagi pelaku usaha dengan produk-produk dengan risiko yang sangat rendah, BPJPH mempersilahkan untuk mendeklarasikan produknya halal tanpa harus memiliki sertifikasi halal. “Misalnya penjual buah potong atau penjual gorengan,” katanya.
Baca: Masjid Istiqlal Jakarta Belum Tentukan Gelar Salat Idul Adha
Sementara untuk pelaku usaha yang memiliki risiko sedang dan tinggi, maka harus menyertakan jaminan halal. “Bagi pelaku usaha dengan risiko sedang dan tinggi tetap harus mengikuti ketentuan jaminan halal dari BPJPH. Terkait pemangkasan durasi sertifikasi halal, baik dalam negeri dan luar negeri, memang belum jalan karena kami masih menunggu omnibus law,” tandasnya. (ar/kemenag/pikiranrakyat).