Jakarta, Liputanislam.com— Pengasuh Pondok Pesantren Al Tsaqafah, KH Said Aqil Siroj mengatakan bahwa Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang diusulkan DPR dapat kembali memunculkan konflik ideologi yang pernah ada di masa lalu. Tidak hanya itu, menurutnya RUU HIP berpotensi merusak anyaman kebangsaan yang telah dirajut oleh para pendiri bangsa.
“RUU HIP dapat menguak kembali konflik ideologi yang bisa mengarah kepada krisis politik. Anyaman kebangsaan yang sudah dengan susah payah dirajut oleh founding fathers bisa koyak kembali dengan rumusan-rumusan pasal RUU HIP yang polemis,” ucapnya di Jakarta, seperti dilansir kumparan.com pada Rabu (17/6).
Ia mengatakan, Pancasila adalah pedoman yang mendasari platform pembangunan nasional. “Jika dirasakan ada masalah mendasar terkait pembangunan nasional di bidang demokrasi politik Pancasila, maka jalan keluarnya adalah reformasi paket undang-undang bidang politik (legislative review),” katanya.
“Begitu pula jika ada masalah terkait dengan haluan pembangunan ekonomi nasional, yang dirasakan menyimpang dari jiwa demokrasi ekonomi Pancasila, maka yang perlu dipersiapkan adalah RUU Sistem Perekonomian Nasional sebagai undang-undang payung (umbrella act) yang secara jelas dimandatkan oleh Pasal 33 ayat (5) UUD 1945,” tambah Kiai Said.
Sementara Ketua PBNU Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Robikin Emhas menyatakan bahwa Pancasila merupakan perjanjian agung, tersusun dari lima sila yang memuat nilai-nilai luhur yang saling menjiwai dan satu kesatuan. Sila Ketuhanan menjiwai Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial itu tidak bisa diperas lagi menjadi trisila atau ekasila.
“Upaya memeras Pancasila menjadi trisila atau ekasila akan merusak kedudukan Pancasila, baik sebagai philosophische grondslag (falsafah dasar) maupun staatsfundamentalnorm (hukum dasar) yang telah ditetapkan pada 18 Agustus 1945,” ujarnya.
Baca: Tolak RUU HIP, Ini Surat Lengkap Penolakan PBNU
“Obsesi untuk menafsirkan Pancasila secara ekspansif akan menimbulkan ekses negatif berupa menguatnya kontrol negara dalam kehidupan masyarakat. Penguatan eksesif kelembagaan BPIP dapat melahirkan kembali BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) di zaman Orde Baru yang praktiknya menjadi alat sensor ideologi masyarakat,” pungkas Robikin. (ar/kumparan/cnn).