Jakarta, Liputanislam.com– Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj mengatakan bahwa Pancasila adalah staatsfundamentalnorm, hukum tertinggi. Karena itu, sebagai sumber dari segala sumber hukum yang termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila tidak memerlukan penafsiran dengan pembentukan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
“Pancasila sebagai kesepakatan final tidak membutuhkan penafsiran lebih luas atau lebih sempit dari penjabaran yang sudah dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 beserta situasi batin yang menyertai rumusan finalnya pada 18 Agustus 1945,” katanya di Jakarta pada Selasa (16/6).
Kiai Said menegaskan tidak ada urgensi dan kebutuhan sama sekali untuk memperluas tafsir Pancasila dalam undang-undang khusus. Pancasila sebagai Philosophische Grondslag dan Staatsfundamentalnorm merupakan pedoman yang mendasari platform pembangunan nasional. Terlebih RUU HIP dinilai dapat menguak kembali konflik ideologi yang bisa mengarah kepada krisis politik.
“Kesalahan yang terjadi di masa lampau terkait monopoli tafsir atas Pancasila tidak boleh terulang lagi. Anyaman kebangsaan yang sudah dengan susah payah dirajut oleh founding fathers bisa koyak kembali dengan rumusan-rumusan pasal RUU HIP yang polemis,” ujarnya.
Baca: Masjid Menara Kudus, Simbol Harmoni Budaya Islam-Hindu
Ditengah krisis dan keterpurukan ekonomi akibat wabah, maka persoalan RUU HIP tidak perlu dilanjutkan. Proses pembahasan sebaiknya dihentikan. “Sebaiknya proses legislasi RUU HIP dihentikan dan seluruh komponen bangsa memusatkan energinya untuk keluar dari pandemi dan berjuang memulihkan perekonomian nasional,” pangkasnya. (ar/MI/duta).