Bogor, LiputanIslam.com — Setelah terjerat kasus penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 sebagai tersangka, akhirnya Menteri Agama Suryadharma Ali mengajukan pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (26/5). Hal ini disampaikan langsung oleh Mensegneg Sudi Silalahi kepada pers, hari ini.
“Pak Suryadharma Ali, selaku Menteri Agama, tadi mengembalikan kepercayaan sebagai Menteri Agama yang diterima dari Bapak Presiden, kepada Bapak Presiden,” kata Sudi Silalahi, seusai pertemuan antara SBY dengan Suryadharma.
Menurut Sudi, setelah mendengarkan permohonan itu, SBY meminta Suryadharma mengajukan pengunduran diri secara tertulis dalam satu-dua hari ke depan. Sudi mengatakan, surat pengunduran diri ini mesti disertai laporan dan penjelasan Suryadharma atas apa yang disangkakan kepadanya dan kinerja Kementerian Agama selama dipimpin olehnya.
“Itu tentu yang akan kami evaluasi sebagai bahan pertimbangan Bapak Presiden dalam satu-dua hari ini,” ujar Sudi. Setelah itu, dia menambahkan, SBY akan mengambil keputusan resmi ihwal nasib Suryadharma di kabinet.
Pertemuan SBY dan Suryadharma berlangsung sekitar satu jam, dimulai pukul 11.45 WIB. SBY didampingi Wakil Presiden Boediono, Sudi Silalahi, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono.
Begitu tiba di ruangan pertemuan, Suryadharma langsung menyalami SBY. Keduanya lantas saling cium pipi kanan-kiri. Seusai itu, SBY sempat menyampaikan sejumlah kalimat ke Suryadharma. Namun percakapan ini tak terdengar lantaran jauh dari jangkauan wartawan.
PPP Belum Siapkan Pengganti
Sementara itu Partai Persatuan Pembangunan belum membahas siapa pengganti Suryadharma Ali. Menurut Wakil Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa.
Suharso mengakui kasus ini sempat memunculkan reaksi dari para kader. Mayoritas di antara mereka mendesak KPK agar kasus ini segera disidangkan.
“Supaya jelas duduk perkaranya. Jangan sampai kasus ini menurunkan kepercayaan umat,” katanya kepada media, Senin (26/5).
Suharso menerangkan, kasus yang menjerat Ketua Umum PPP itu telah direspons oleh Majelis Musyawarah Partai, tidak lama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan status tersangka.
“Kami mengundang beliau untuk klarifikasi,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Surya memaparkan pokok persoalan seputar pengelolaan dana haji. “Kalau dari kacamata Badan Pemeriksa Keuangan beliau mengaku tidak ada unsur kerugian negara. Tapi itu sedang dipelajari.”
Di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini, Surya adalah satu dari dua menteri asal PPP. Jatah jabatan lainnya dipercayakan kepada Djan Farid sebagai Menteri Perumahan Rakyat yang menggantikan kader PPP lainnya, Suharso Manoarfa.
Kasus yang tengah disidik KPK itu diduga bermuara dari penyimpangan proses pengadaan sarana transportasi, katering dan pemondokan haji. KPK menduga, kasus yang terjadi pada periode 2012-2013 itu merugikan keuangan hingga Rp 1 triliun.(ca/tempo/ant)