Washington, LiputanIslam.com–Mantan Inspektur Jenderal internal Kementerian Luar Negeri AS mengaku bahwa para pejabat AS melarangnya memeriksa penjualan senjata ke Arab Saudi sebelum ia dipecat oleh Presiden Donald Trump pada bulan lalu.
Menurut laporan dari Press TV (10/6), Steve Linick melaporkan kepada anggota parlemen bahwa Menlu AS Mike Pompeo menolak untuk duduk dalam sebuah wawancara penyelidikan terkait keputusan penjualan senjata. Saat itu, kemenlu mengeluarkan status “darurat nasional” untuk menjustifikasi penjualan seharga $8 miliar kepada Arab Saudi meskipun dikritik oleh Kongres.
Saat itu, Wakil Menlu untuk Manajemen, Brian Bulatao, berpendapat bahwa Linick tidak boleh menyelidiki kasus tersebut karena itu berada di luar yurisdiksi-nya. Hal ini terkuat lewat sebuah transkrip wawancara antara Linick dan anggota parlemen AS yang dirilis pada hari Rabu (10/6).
“Saya mengatakan kepadanya [Bulatao] bahwa di bawah Undang-Undang Layanan Luar Negeri 1980, peninjauan penerapan kebijakan berada di dalam ruang lingkup Inspektur Jenderal,” kata Linick.
Sebelumnya, pengacara Amerika itu mengkonfirmasikan bahwa ia sedang menyelidiki penjualan senjata bernilai miliaran dolar ke Arab Saudi ketika ia tiba-tiba dipecat dari jabatannya.
Pada akhir Mei lalu, CNN mengungkapkan bahwa Pompeo telah memerintahkan para pejabat di bawah pengawasannya untuk menemukan cara justifikasi penggunaan status darurat untuk mempercepat penjualan senjata ke Arab Saudi.
Arab Saudi merupakan konsumen terbesar senjata buatan Amerika. Trump menandatangani kesepakatan senjata senilai $110 miliar dengan Kerajaan pada Mei 2017 lau dalam perjalanan luar negeri pertamanya sebagai presiden. (ra/presstv)