Washington, LiputanIslam.com—Keluarga George Floyd bersama dengan organisasi American Civil Liberties Union (ACLU) dan ratusan lembaga aktivis lainnya mendesak Dewan HAM PBB agar segera membahas isu brutalitas polisi di AS.
Selain keluarga Floyd, keluarga para korban pembunuhan oleh polisi seperti Breonna Taylor, Michael Brown dan Philando Castile, turut berpartisipasi dalam pertemuan dengan ACLU dan sekitar 600 kelompok hak asasi manusia lainnya pada hari Senin (7/6).
Lewat sebuah pernyataan, mereka meminta Dewan HAM PBB agar memberikan “pengawasan internasional” terhadap isu brutalitas polisi dan “penindasan terhadap demonstran” yang dipicu oleh kematian Floyd.
“Saya ingin orang-orang di seluruh dunia dan para pemimpin di PBB untuk melihat rekaman video saudara saya George Floyd, untuk mendengarkan teriakan minta tolongnya, dan saya ingin mereka menjawab teriakannya,” kata saudara lelaki Floyd, Philonese, di dalam pernyataan tersebut.
“Saya ingin meminta PBB membantunya. Tolong saya. Bantu kami. Bantu pria dan wanita kulit hitam di Amerika,” rintihnya.
Meskipun begitu, masih tidak jelas seberapa cepat rapat PBB itu bisa diadakan, mengingat mereka terpaksa membatalkan rapat terakhirnya pada bulan Maret lalu karena wabah Covid-19.
Para keluarga korban dan organisasi HAM juga menuntut penyelidikan independen atas pembunuhan warga kulit hitam Amerika yang tidak bersenjata dalam beberapa tahun terakhir, di samping “respon kekerasan terhadap demonstran.”
Pasca pembunuhan Floyd, aksi demonstrasi meledak di 50 negara bagian AS. Sering kali, aksi-aksi ini berujung ke kerusuhan, penjarahan dan pembakaran. Pihak berwenang pun terkadang melakukan kekerasan bahkan kepada demonstran damai dan wartawan.
“Sudah saatnya AS mengalami pengawasan dan penilaian yang [sebelumnya sering] dialami negara lain,” kata Jamil Dakwar, direktur program HAM ACLU.
“Ketika komunitas di Amerika Serikat meminta para pemimpin mereka untuk membubarkan kepolisian dan mengakhiri rasisme struktural, PBB harus mendukung tuntutan domestik ini dengan meminta Amerika Serikat bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusianya,” tegasnya. (ra/rt)