Bangkok, LiputanIslam.com — Militer Thailand semakin memperketat kekuasaan dengan melanjutkan penangkapan terhadap tokoh-tokoh politik. Pada hari Sabtu (24/5) sebanyak 35 tokoh politik lagi diperintahkan melaporkan diri atau menghadapi ancaman penangkapan.
Junta militer yang menamakan diri “Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban” telah memerintahkan 35 tokoh politik untuk melapor hingga jam 13.00 waktu setempat. Sampai saat ini sudah 100 orang yang mendapat perintah untuk melapor kepada junta militer dari total 150 orang yang diwajibkan melaporkan diri. Demikian keterangan jubir junta kepada wartawan, hari Sabtu (24/5).
Namun tidak ada penjelasan resmi tentang jumlah orang yang ditahan dan yang dibebaskan. Juga tidak ada keterangan tentang keberadaan mantan perdana menteri Yingluck Shinawatra yang sejak Jumat (23/5) telah menjalani penahanan usai melapor ke pangkalan militer di Bangkok. Yingluck hanya diketahui telah ditahan di sebuah pangkalan militer di luar kota Bangkok.
mSelain Yingluck, tokoh politik lain yang dipastikan telah ditahan adalah pemimpin demonstran anti-Yingluck, Suthep.
Tokoh-tokoh yang dipanggil itu berasal dari semua kelompok politik yang dianggap bertanggungjawab atas kebuntuan politik selama 6 bulan terakhir yang berbuntut kerusuhan-kerusuhan.
Jubir tersebut menyebutkan, tidak semua orang yang dipanggil menjalani penahanan, melainkan mereka yang dianggap paling bertanggungjawab atas kerusuhan. Beberapa tokoh politik yang dilepaskan termasuk pemimpin oposisi Abhisit Vejjajiva dan anggota partainya mantan perdana menteri Yingluck, Pheu Thai Party.
Di antara tokoh yang dipanggil hari Sabtu adalah beberapa tokoh akademisi dan seorang tokoh demonstran anti Yingluck Shinawatra Sondhi Limthongkul. Sondhi pernah mengalami luka parah akibat tembakan dalam kerusuhan tahun 2009, namun berhasil diselamatkan.
Sumber-sumber menyebutkan beberapa orang yang dipanggil tidak memenuhi panggilan dan juta memberi kesempatan kedua untuk melapor, atau menghadapi ancaman penangkapan.
Sampai saat ini juta telah mengeluarkan larangan bepergian bagi 150 tokoh sipil dan mengancam akan menangkap mereka yang melanggarnya.
Jubir juta juga menyebutkan bahwa aparat militer telah menangkap beberapa orang karena kepemilikan senjata dan bahan peledak.
Selain melakukan penahanan terhadap tokoh-tokoh politik, militer juga menutup media-media massa kecuali media massa militer. Namun pada hari Sabtu beberapa stasiun televisi diijinkan mengudara kembali termasuk MCOT, TPBS dan NBT.
Menurut jubir militer, penahanan terhadap para tokoh politik adalah untuk “memberi pelajaran tentang dampak buruk yang telah dilakukan mereka”. Namun junta juga mendengarkan pendapat-pendapat mereka.
Jubir militer menambahkan bahwa para tahanan hanya akan menjalani penahanana maksimal selama seminggu.
“Kami akan memberi mereka kesempatan untuk beristirahat dan memikirkan seluruh masalah yang terjadi,” kata jubir tersebut.
“Kami akan menyesuaikan persepsi mereka dan membuat mereka berfikir tentang negara, berfikir tentang rakyat Thailand keseluruhan, tidak hanya sekelompok orang,” tambahnya.
Sejauh ini aksi kudeta militer ini telah mendapat kecaman keras masyarakat internasional. Amerika bahkan mengumumkan pembalatan bantuan militer kepada Thailand. Selain itu beberapa aksi demonstrasi menentang kudeta juga sempat digelar di Bangkok.(ca/cnn)