Tel Aviv, LiputanIslam.com–Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemimpin oposisi Benny Gantz resmi membagi kekuasaan di pemerintahan untuk mengakhiri kebuntuan politik yang tak berujung.
Kesepakatan pembagian kekuasaan ini diresmikan pada hari Senin (20/4) kemarin demi menghindari pemilu ulang keempat kalinya dalam waktu satu tahun.
Lewat sebuah pernyataan bersama, koalisi ini akan berfungsi sebagai “pemerintahan darurat” selama enam bulan di mana undang-undang yang tidak terkait dengan wabah corona tidak dapat diajukan.
Kesepakatan ini akan berlaku selama tiga tahun dan akan memungkinkan Netanyahu tetap menjabat sebagai perdana menteri selama masa persidangannya terkait kasus korupsi.
Sang perdana menteri yang telah berkuasa selama 11 tahun berturut-turut, berada di bawah dakwaan pidana dalam tiga kasus korupsi, termasuk penyuapan, penipuan dan pelanggaran kepercayaan.
Di bawah kesepakatan ini, Netanyahu akan tetap menjabat sebagai perdana menteri selama 18 bulan. Setelah itu, Gantz akan menggantikannya.
Partai Gantz akan mengambil alih sejumlah kementerian seperti kemenlu dan militer. Namun, partai Netanyahu akan tetap berwenang dalam penunjukan yudisial.
Terakhir, seperti yang dilaporan oleh media setempat, pemerintahan koalisi ini berencana memperluas pemukiman ilegal di atas kawasan pendudukan Tepi Barat meskipun itu melanggar hukum internasional. (ra/presstv)