Bangkok, LiputanIslam.com — Komandan militer tertinggi Thailand, Jendral Prayuth Chan-ocha masih meminta para politisi untuk duduk berunding, pada saat yang sama ia memberitahu mereka bahwa militer telah mengambil alih kekuasaan. Selanjutnya ia memerintahkan penangkapan terhadap beberapa politisi yang terlibat dalam perundingan.
Berbagai sumber menyebut jumlah politisi yang ditangkap mencapai 25 orang termasuk pemimpin demonstran anti pemerintah Suthep Thaugsuban. Militer dikabarkan juga memburu 41 politisi yang dikenal dekat dengan keluarga mantan perdana menteri Yingluck dan Thaksin Shinawatra.
Menurut sumber-sumber sebagaimana dikutip The Guardian, perundingan para politisi hari Kamis (22/5) sebenarnya berlangsung cukup santai dengan para peserta yang bersaing secara politik saling bercanda dan berfoto “selfie” bersama-sama. Namun situasi berubah tegang setelah ratusan tentara masuk ke ruangan dan membawa pergi tokoh pemimpin demonstran anti-pemerintah Suthep Thaugsuban. Beberapa tokoh politik lainnya juga ditangkap, termasuk tokoh partai oposisi dan partai pemerintah, pemimpin demonstran pro-pemerintah (kelompok kaos merah) serta kelompok oposisi People’s Democratic Reform Committee (PDRC).
Sementara itu pejabat perdana menteri Niwutthamrong Boonsongpaisan tidak tampak dalam pertemuan di Army Club dan keberadaannya kini tidak diketahui publik.
Militer Thailand resmi mengambil alih kekuasaan dan membatalkan konstitusi, hari Kamis (22/5), setelah perundingan antara tokoh-tokoh politik yang digelar di Army Club mengalami jalan buntu. Ini merupakan kudeta militer ke 19 sepanjang sejarah Thailand sejak 82 tahun lalu.
Jendral Prayuth Chan-ocha yang efektif kini menjadi pejabat perdana menteri sekaligus komandan militer, tidak menggunakan kata “kudeta” dalam pidatonya tentang pengambil alihan kekuasaan yang disiarkan televisi. Ia bahkan menyebut langkah tersebut sebagai langkah yang “perlu untuk membawa negara ke kondisi normal secepatnya, dan bagi masyarakat yang cinta dan damai”.
“Kami meminta masyarakat untuk tidak panik dan menjalani hidup dengan normal,” katanya.
Kudeta ini sontak mendapat reaksi dunia. Menlu AS John Kerry dengan nada keras mengingatkan bahwa langkah tersebut “berdampak buruk bagi hubungan AS-Thailand. …. Tidak ada justifikasi bagi kudeta militer ini!”
Kerry bahkan mendesak militer untuk mengembalikan pemerintahan sipil dengan segera, mengembalikan demokrasi dan menghormati HAM dan kebebasan pers, dan mendukung dilakukannya pemilu dipercepat yang “merefleksikan kehendak rakyat”.
Hari Kamis kemarin jalan-jalan di kota Bangkok mengalami kemacetan hebat, saat orang-orang berbondong-bondong pergi ke supermarket dan pusat-pusat perdagangan untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar demi menghadapi situasi politik yang tidak stabil.
Dalam pengumuman kudeta tersebut, militer juga mengeluarkan larangan berkumpul di atas 5 orang di tempat-tempat umum, menghentikan siaran televisi dan radio kecuali media milik militer, serta membentuk unit khusus pengawas jejaring sosial.
Sebelumnya, selama hampir 2 hari para politisi melakukan perundingan intensif yang difasilitasi militer di Army Club, untuk mencari kompromi bagi penghentian krisis politik yang telah berlangsung selama 6 bulan dan telah menewaskan belasan orang.
Dan tanda-tanda terjadinya kudeta mulai terlihat ketika Jendral Prayudh menanyakan kepada pejabat menteri hukum Chaikasem, tentang kesediaan pemerintah untuk mengundurkan diri. Permintaan itu ditolak Chaikasem.
“Maka mulai saat ini saya memutuskan untuk mengambil alih kekuasaan,” kata Prayuth, sebagaimana dituturkan sumber terpercaya.
Seorang anggota komisi pemilu yang hadir dalam pertemuan di Army Club itu menuturkan, Jendral Prayudh tetap meminta para politisi untuk tetap duduk.
Sebenarnya rumor tentang kudeta militer telah beredar di Thailand sejak November tahun lalu ketika demonstran anti pemerintahan Yingluck Shinawatra mulai turun ke jalanan menuntut pengunduran diri Yingluck. Namun demikian, langkah Jendral Prayudh ini sudah sangat mengejutkan bagi banyak orang.
“Tentara tampaknya tidak tulus dalam menjembatani perundingan,” kata Michael Connors, pakar politik Asia Tenggara dan profesor di University of Notthingham Malaysia.(ca/the guardian)