LiputanIslam.com –Lima hari pasca pengumuman resmi gencatan senjata, tampaknya situasi di Yaman tidak berubah, dan Arab Saudi kemungkinan besar akan kehilangan kesempatan untuk keluar secara terhormat dari konflik Yaman yang menjeratnya. Indikatornya adalah kegagalan militer Saudi untuk menahan diri dalam melakukan serangan ke sejumlah titik ke Yaman, dan itu bermakna Arab Saudi telah melakukan pelanggaran secara sengaja atas apa yang mereka umumkan sebelumnya.
Fakta di lapangan, hanya dalam jangka waktu 24 jam pasca pengumuman gencatan senjata, pasukan koalisi pimpinan Arab itu telah melancarkan 25 serangan udara, 23 di antaranya dilancarkan dalam satu jam di Ma’rib. Serangan dan blokade juga terus berlanjut di berbagai tempat lain. Bahkan, di sejumlah tempat seperti sumur-sumur minyak milik Yaman, serangan Saudi dan koalisinya malah semakin gencar.
Yaman sendiri sebenarnya sejak awal sudah bersikap skeptis dengan pengumuman gencatan senjata itu. Alasannya sangat jelas dan sederhana. Gencatan senjata itu hanya disampaikan secara sepihak, tanpa didukung oleh sebuah dokumen resmi apapun yang melibatkan pihak ketiga, resolusi Dewan Keamanan PBB, misalnya. Tidak ada dokumen apapun yang menjelaskan batas-batas gencatan senjata, siapa yang mengawasi, dan sanksi apa yang dijatuhkan seandainya ada pihak yang melakukan pelanggaran. Karena tak adanya dokumen ini, pihak manapun tak akan punya beban untuk melakukan pelanggaran atas gencatan senjata. Betul-betul gencatan senjata banci. DK PBB pun, dalam konteks gencatan senjata ini, kembali menunjukkan kebanciannya.
Gencatan senjata ini sebenarnya sebuah kesempatan emas Saudi dan koalisinya untuk keluar dari kubangan lumpur Yaman. Agresi ke Yaman adalah proyek gagal Saudi sebagai pimpinan koalisi. Dulunya mereka sedemikian yakinnya akan mampu menaklukkan Yaman hanya dalam hitungan beberapa minggu saja. Bagaimana mungkin milisi Yaman yang tak punya senjata apapun mampu menahan gempuran Saudi bersenjata canggih lengkap? Faktanya, kini sudah berlalu lima tahun dari serangan perdana, dan posisi Yaman malah semakin kuat. Yaman bahkan mampu melakukan serangan ke kilang minyak terbesar di dunia milik Saudi, ARAMCO.
Ekonomi Saudi juga porak poranda akibat kas negara yang tersedot untuk membiayai perang. Data menunjukkan bahwa dana yang dikeluarkan Saudi untuk membiayai perang Yaman ini mencapai 60 milyar dolar pertahun. Artinya, setelah lima tahun berlalu, dana yang dikeluarkan oleh Saudi mencapai angka sekitar 300 milyar dolar (sekitar 4.700 trilyun rupiah); bukan jumlah sedikit. Maka, makin lama perang berkecamuk, posisi Saudi dan koalisinya sepertinya makin melemah dan terpojok.
Ketika pandemi Covid-19 melanda dunia, termasuk Saudi, muncullah sebuah wacana untuk menghentikan serangan ke Yaman dengan alasan kemanusiaan. Tampaknya, pandemi virus bisa menjadi alasan yang masuk akal bagi Saudi untuk keluar secara terhormat dari kubangan perang. Artinya, akan muncul kesan bahwa Arab Saudi mundur bukan karena kalah di medan pertempuran, melainkan karena alasan kemanusiaan, memberikan kesempatan kepada pihak luar memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Yaman yang juga terancam virus.
Sayangnya, situasinya sudah terlanjur menjerat Saudi. Pihak Yaman sejak awal menuntut agar gencatan senjata ini melibatkan DK PBB. Lebih jauh lagi, Yaman menuntut agar Saudi membuka blokade perbatasan darat dan udaranya. Juga, Yaman meminta agar konflik di negaranya hanya diselesaikan lewat jalur politik dalam negeri, yaitu perundingan hanya di antara orang-orang Yaman, tanpa campur tangan pihak luar manapun.
Ini adalah tuntutan yang sangat wajar, logis, dan sangat sesuai dengan berbagai hukum internasional. Akan tetapi, tuntutan itu sepertinya tak bisa diterima oleh Saudi. Akibatnya, Saudi kembali melanjutkan petualangan perangnya di Yaman, meskipun dengan konsekwensi makin terpuruknya mereka di tengah krisis pandemi ini. (os/editorial/liputanislam)