Jakarta, Liputanislam.com– Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait kebijakan local lockdown (karantina kewilayahan) untuk mencegah penyebaran virus corona (covid-19). Menurutnya, PP ini diperlukan karena pemerintah tak bisa serta merta menutup satu atau dua wilayah tanpa aturan pasti.
“Pemerintah ini sedang menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah, untuk melaksanakan apa yang disebut karantina kewilayahan,” ucapnya di Jakarta melalui video conference pada Jumat (27/3).
Soal Lockdown atau karantina wilayah ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018. Dalam Pasal 1 angka 10 disebutkan karantina wilayah di masa kedaruratan kesehatan masyarakat dilakukan untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Saat ini, beberapa daerah juga telah menyampaikan permintaan karantina wilayah walaupun formatnya belum disepakati.
Karena itu, lanjut Mahfud, dengan dikeluarkannya PP itu nantinya juga akan diatur format pasti karantina wilayah. Termasuk juga soal syarat dan larangan yang harus dilakukan hingga kapan sebuah daerah boleh melakukan karantina juga akan dijelaskan dengan rinci melalui PP ini.
“Bagaimana prosedurnya itu sekarang sedang disiapkan, Insya Allah dalam waktu dekat nanti akan keluar peraturan itu agar ada keseragaman policy tentang itu,” ujarnya.
Baca: Update 27 Maret 2020: Total 1.046 Positif Covid-19, 46 Orang Sembuh
Sementara menanggapi ada beberapa daerah yang telah dan berencana melakukan pembatasan atau karantina wilayah, ia mengaku bahwa hal itu akan ditangani langsung oleh Kementerian Dalam Negeri. “Ya nanti akan dilihat, akan disikapi, nanti kan akan ada aturan peralihan biasanya. Tetapi kalau soal itu langsung ditangani oleh Menteri Dalam Negeri,” tandasnya. (aw/CNN/Liputan6).