Jakarta, LiputanIslam.com – Sudahkah ada kejelasan tentang bagaimana nasib Blok Mahakam di tahun ini? Gress News mengabarkan, hingga penghujung masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nasib Blok Mahakam masih belum juga ditentukan. Pemerintah tak juga mengambil keputusan apakah akan memperpanjang masa kontrak PT Total E&P atau tidak. Di sisi lain PT Pertamina (Persero) sudah ‘menuntut’ kepada pemerintah agar Blok Mahakam diberikan kepada perusahaan minyak pelat merah itu.
Bagaimana tanggapan Dahlan Iskan, pemenang konvensi Partai Demokrat yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara? Ternyata Dahlan memilih untuk melemparkan kasus itu kepada pemerintahan yang akan datang. Menurutnya, dimasa akhir Kabinet Indonesia Bersatu II, dia tidak ingin membuat keputusan yang akan mempengaruhi kinerja pemerintah yang akan datang. Permasalahan rumit di dalam Blok Mahakam, dianggap lebih baik diputuskan pleh pemerintahan baru.
Pertamina sendiri sudah mengirimkan surat kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang isinya menyatakan kemampuan Pertamina baik secara pendanaan, sumber daya manusia, teknologi, dan manajemennya untuk mengelola Blok Mahakam. Hal ini penting dilakukan agar kedepannya pemerintah tidak lagi beralasan Blok Mahakam tidak bisa diserahkan ke Pertamina dengan alasan tidak mampu mengelola. Untuk itu ketika masa kontrak Blok Mahakam di 2017 habis, pemerintah harus sudah bisa memutuskan di tahun 2015 nanti apakah diserahkan ke Pertamina atau tidak karena dalam mengelola minyak diperlukan persiapan yang panjang baik maintenance maupun investasinya.
Seperti dilansir Tempo.co, surat Pertamina tersebut belum mendapatkan tanggapan dari pemerintah. “Terakhir, Bu Karen (Direktur Utama Pertamina) mengirim surat dua atau tiga bulan yang lalu. Tapi belum ada tanggapan,” kata Direktur Hulu PT Pertamina (Persero) Muhammad Husen di acara Pertamina Media Gathering, Kamis, 15 Mei 2014.
Sebagai badan usaha milik negara, Husen mengatakan wajar bila Pertamina meminta hak istimewa mengelola seratus persen. Terlebih sudah 50 tahun blok tersebut dikelola oleh asing. “Masa minta bekasnya saja susah banget sih,” katanya.
Bila nantinya Pertamina dibolehkan mengelola Blok Mahakam, ia mengatakan Pertamina akan menggenjot produksinya. Apalagi, dengan perkembangan teknologi yang makin maju. “Ada angka-angkanya. Kalau tidak, masa sampai ‘nangis bombai’ begini,” ujarnya. Namun pada akhirnya, Husen mengaku pasrah dengan keputusan pemerintah. “Kami bisa apa? Ya, paling menyurati aja, kan.”
Direktur Indonesia Resource Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan, penyerahan Blok Mahakam kepada Pertamina selalu terganjal karena peran pemerintah pusat sangat lemah terutama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia menilai SBY tidak tegas dalam mengambil keputusan. Padahal menurut Marwan pada bulan Maret tahun 2006, SBY pernah mengeluarkan pernyataan akan membela kepentingan BUMN dan ingin menciptakan Pertamina seperti Petronas milik Malaysia yang mendunia.
Marwan mengatakan, pemerintah kerap menganggap Pertamina tidak mampu secara pendanaan untuk mengelola Blok Mahakam. Karena itu Marwan menyarankan agar Pertamina meminjam dari perbankan karena potensi yang dimiliki oleh Blok Mahakam sangat tinggi. Ada salah satu blok yang mampu menghasilkan minyak 1000 kaki kubik per hari. “Soal teknologi pun bisa didapat dari negara lain,” ujarnya.
Terkait sumber daya manusia, Marwan mengungkapkan 98 persen SDM dalam pengerjaan blok Mahakam bisa dikerjakan oleh orang Indonesia. Itu, kata Marwan, diakui sendiri oleh Vice President Total E&P yang sekarang duduk di SKK Migas. Berdasarkan pengakuan tersebut, pekerja Indonesia mampu mengerjakan baik dari hal paling mudah maupun yang tersulit sekalipun. “Jadi lebih baik serahkan Blok Mahakam kepada Pertamina,” kata Marwan.
Perusahaan Total dan Inpex sebagai pengelola Blok Mahakam saat ini kontraknya akan berakhir pada 2017. Hingga berita ini diturunkan, pemerintah belum memastikan pihak mana yang akan menggantikan pengelolaannya setelah kontrak tersebut berakhir. (ba/gressnews/tempo.co)