Jakarta, LiputanIslam.com — Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengusulkan hukuman kebiri kimia (chemical castration) bagi para pelaku pleecehan seksual. Hukuman ini pun menuai penolakan beberapa pihak karena dianggap melanggar HAM.
Namun Wakil Ketua KPAI Maria Advianti mengaku setuju dengan usulan Menkes tersebut. Menurutnya kebiri kimia akan menjadi salah satu solusi karena saat ini pemerintah belum menemukan formula yang tepat untuk memberi hukuman pada pelaku paedofilia.
“Di luar negeri, mereka justru relawan. Mereka mendaftarkan diri untuk disuntik,” kata Maria kepada media, Sabtu (17/5).
Sebab menurut Maria, tak sedikit dari para pelaku yang kesulitan mengendalikan nafsu seksual menyimpangnya itu. Padahal mungkin saja mereka sebetulnya juga tak berharap akan melakukan hal tersebut.
“Dari sisi kesehatan, menurut para pakar, kebiri kimia itu tidak akan mengamputasi hasrat seksualnya, hanya mengurangi saja,” katanya.
Ia mengakui, kebiri seksual mungkin dinilai melanggar HAM oleh beberapa pihak. Namun saat ini belum ada cara lain untuk mengurangi korban kekerasan seksual tersebut.
“Karena kalau tidak dilakukan, orang ini akan membahayakan anak-anak,” katanya.
Mensos Juga Setuju Hukuman Kebiri
Sementara itu Kementerian Sosial RI akan segera mengajukan Revisi Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Bawah Umur, ke DPR. Salahsatu hal yang direvisi, menurut Menteri Sosial Salim Segaf yakni agar diberlakukannya hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, seperti yang diberlakukan di Rusia, Korea Selatan dan Polandia.
Hal tersebut, diungkapkan Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri saat mengunjungi Rumah Sakit Ibu dan Anak UMMI di Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Sabtu (17/5) siang.
“Seharusnya hukuman bisa memberikan efek jera. Kenapa tidak diterapkan bila hukuman kebiri dengan cara disuntik bisa menekan angka kekerasan seksual terhadap anak,” Kata Salim kepada wartawan. Selain hukuman Kebiri, hukuman penjara minimal 15 tahun hingga hukuman mati
Revisi tersebut, kata Salim, diajukan karena tingkat kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur, belakangan ini terus meningkat. Dengan memperberat sanksi hukum terhadap pelaku, Salim berharap kejahatan terhadap anak dibawah umur dapat ditekan.
Meski demikian, menurut Salim, hal yang terpenting saat ini adalah bagaimana cara pencegahan agar kejahatan seksual terhadap anak dapat dihindari.
“Peran orangtua sangat penting dalam mengawasi anak dalam rangka melakukan pencegahan dini kejahatan seksual. Yang terpenting saat ini bukan menangani korban, melainkan melakukan pencegahan dini. Menangani korban adalah tahap terakhir,” tambah Salim.
Selain itu, Kata Salim, Kemensos juga berkomitmen akan mengawal Intruksi Presiden tentang Gerakan Nasional Anti Seksual Terhadap Anak.
“Gerakan ini akan dilaksanakan Bulan Juni nanti,” tambahnya.
Jumlah Anak Korban Kekerasan Seks Mencapai 1,5 Juta/Tahun
Kondisi kekerasan seksual bagi anak dan remaja di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Setidaknya ada 1,5 juta remaja yang mengalami kekerasan seksual 1 tahun terakhir. Demikian data yang berhasil dirangkum oleh Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS) dengan dukungan teknis dari UNICEF Indonesia dan Center for Disease Control and Prevention (CDC).
Data diperoleh melalui survei yang digelar antara Maret-April 2014 dengan jumlah sampel responden diambil secara acak dari 25 provinsi, 108 kabupaten, dan 125 kecamatan dan didapatkan 11.250 responden berusia 13-24 tahun. Metode survei dilakukan pendekatan rumah tangga melalui wawancara. Margin of error 0,05% dengan tingkat kepercayaan 95%.(ca/detiknews)