Georgia, LiputanIslam.com–Jurnalis dan produser film pro-Palestina, Abby Martin, menggugat pemerintah Georgia, negara bagian AS, karena memintanya menandatangani kontrak berisi perjanjian tidak akan memboikot Israel.
Pada awalnya, Martin diundang berbicara di sebuah acara di Georgia Southern University pada tanggal 28 Februari mendatang. Universitas tersebut menyerahkan sebuah kontrak acara kepada Martin yang berisi klausul untuk tidak memboikot Israel. Sang jurnalis pun merasa kontrak tersebut menghina hak-hak konstitusionalnya. Ia menolak menandatangani, kemudian acara tersebut dibatalkan.
Klausul dalam kontrak yang diserahkan kepada Martin berbunyi, “Anda menyatakan [berjanji] bahwa saat ini Anda tidak terlibat, dan setujui selama jangka waktu perjanjian ini untuk tidak terlibat dengan pemboikotan terhadap Israel.”
Setelah itu, Martin mengajukan gugatan terhadap pemerintah Georgia dengan bantuan dari organisasi HAM sipil, Dewan Hubungan Amerika-Islam dan Dana Kemitraan untuk Peradilan Sipil.
Pada tahun 2016 lalu, pemerintah Georgia mengesahkan UU yang melarang negara bagian itu berurusan dengan individu atau perusahaan yang memboikot Israel. Ini adalah upaya untuk melawan gerakan BDS, sebuah kampanye internasional yang menyerukan pemboikotan kepada produk-produk Israel atas pelanggaran HAM yang dilakukan rezim itu kepada warga Palestina. Bulan lalu, South Dakota menjadi negara bagian ke-28 AS yang mengesahkan UU anti-BDS.
Dalam sebuah konferensi pers pada hari Senin (10/2), Martin mengecam pemerintah Georgia karena haknya untuk berbicara di universitas diikat dengan perjanjian agar tidak terlibat dalam ‘aksi politik damai’.
Karya-karya jurnalistik Martin berfokus pada nasib rakyat Palestina yang hidup di bawah penjajahan Israel. Film Martin yang rilis baru-baru ini, Gaza Fights for Freedom, mengungkap kejahatan perang Israel yang dilakukan terhadap para demonstran selama aksi demo Great Return of Return di Gaza. Film itu juga mendukung gerakan BDS. (ra/ antiwar.com)