Baghdad, LiputanIslam.com—Pemerintah AS dilaporkan tengah berupaya membantuk “negara Sunni” di provinsi Anbar, Irak, dalam rangka mengamankan tentara mereka di sana.
Pembentukan wilayah otonomi Sunni di kawasan barat Irak itu telah diupayakan oleh Washington sejak beberapa pekan terakhir. Demikian isi laporan terbaru dari Middle East Eye (MEE).
Sejumlah pejabat dari kedua negara memberitahu MEE bahwa AS merencanakan makar ini sebagai tanggapan terhadap upaya Parlemen Irak untuk mengusir pasukan Amerika.
AS diketahui telah lama mengupayakan perpecahan negara Arab untuk mengamankan kepentingannya di kawasan itu, terutama dengan cara eksploitasi sumber minyak. Gagasan pembentukan wilayah Sunni otonom berasal dari ide yang diusulkan Joe Biden pada 2007.
Tiga belas tahun setelah itu, AS membawa kembali rencana itu di bawah pemerintahan Donald Trump di tengah ancaman pengusiran tentara.
“Pembentukan wilayah Sunni selalu menjadi pilihan bagi AS,” kata mantan pejabat AS yang berbicara kepada MEE.
Bantuan Saudi
Rencana pembentukan negara Sunni telah dibahas dalam pertemuan rahasia antara Dubes Saudi untuk Yordania dan sekelompok politisi dan pengusaha Irak dari provinsi Anbar, Salah al-Din dan Nineveh sejak sembilan bulan lalu.
MEE mengungkapkan, pertemuan tersebut diadakan di Amman dan diselenggarakan oleh Menteri Arab Saudi untuk Urusan Teluk Persia, Thamer bin Sabhan al-Sabhan, yang ditunjuk oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman.
Dalam pertemuan itu, mereka merencanakan pembentukan wilayah otonomi Sunni yang mirip dengan Kurdistan Irak. Agenda itu dilaporkan berakhir dengan persetujuan penuh dari kedua pihak.
Pertemuan lebih besar diadakan beberapa minggu kemudian, namun kali itu dihadiri oleh perwakilan AS dan Israel.
Pertemuan ketiga diadakan di Dubai, yang dihadiri oleh Ketua Parlemen Sunni Irak Mohamed al-Halbousi. Dia membantah jika agenda pertemuan itu membahas dan menyetujui pembentukan wilayah Sunni, namun sejumlah anggota Sunni di Parlemen Irak berhasil membuka kedok. Wakil provinsi Anbar, Faisal al-Issawi, pun mengakui bahwa sudah ada “langkah-langkah praktis” yang dijalankan untuk membentuk wilayah otonom tersebut.
Sementara itu, perkembangan terakhir atas agenda ini sepenuhnya berada di tangan Washington.
Anbar terdiri dari 31 persen dari daratan negara Irak. Wilayah yang berbatasan dengan Suria ini memiliki cadangan minyak, gas, dan mineral yang belum dimanfaatkan secara signifikan. AS memiliki empat pangkalan militer di kawasan itu.
Dalam artikel terbarunya, penulis Arab dan pemimpin redaksi Rai al-Youm, Abdel Bari Atwan, memperingatkan bahwa proyek Gedung Putih ini akan memecah-belah Irak berdasarkan etnis dan sektarian. (ra/presstv)