Jakarta, LiputanIslam.com — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima laporan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu baik oleh KPU maupun Bawaslu. Hingga saat ini, sudah 157 laporan diterima.
“Selama 25 April hingga 12 Mei 2014 ini, Sekretariat DKPP telah menerima pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebanyak 157 kasus,” kata anggota DKPP Nur Hidayat Sardini dalam keterangan pers kepada media massa, Rabu (14/5).
Laporan-laporan itu menurut Nur Hidayat menyangkut penggelembungan suara, pengurangan dan penambahan hasil perolehan suara, pengrusakan dokumen-dokumen sertifikasi hasil perolehan suara baik di tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU kabupaten/kota.
“Hingga tuduhan-tuduhan praktik politik uang (money politics) kepada para petugas dan penyelenggara pemilu di lapangan,” lanjutnya.
Pengaduan itu sebagian besar disampaikan oleh caleg terutama di tingkat DPRD kabupaten/kota, sebagian juga caleg DPRD provinsi dan calon DPD. Lalu partai politik, tim sukses, LSM, pengacara yang menerima kuasa dari para pengadu serta masyarakat biasa.
“Namun suatu kenyataan sejauh ini, pengaduan yang disampaikan penyelenggara pemilu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pengaduan yang disampaikan pihak-pihak tersebut,” ucap Nur Hidayat.
Menurut Hidayat, setelah diverifikasi administrasi dan verifikasi materil, sebanyak 69 kasus dinyatakan laik sidang, 63 kasus dinyatakan dismisal, dan 20 kasus lainnya dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan diminta kepada pengadu untuk melengkapinya.
20 Penyelenggara Pemilu Dipecat
Sementara itu berdasarkan daftar laporan yang sudah diputuskan DKPP, total ada 20 penyelenggara pemilu yang sudah diberhentikan tetap oleh DKPP pasca pemilu legislatif. Sebagian besar dari mereka adalah anggota PPK, lainnya adalah 3 anggota Panwaslu Kabupatan/Kota, 2 Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota dan 2 anggota KPU Kabupaten/Kota.
Pelanggaran mereka meliputi menerima suap hingga mencuri dokumen pemilihan umum.(ca/detiknews)