Kuwait City, LiputanIslam.com – Menteri Keadilan dan Urusan Keislaman Kuwait Nayef al-Ajmi mengundurkan diri setelah beberapa waktu lalu dinyatakan oleh pejabat senior Amerika Serikat (AS) sebagai tokoh penyeru Perang Suriah dan penggalangan dana untuk pemberontak Suriah.
Surat pengunduran diri al-Ajmi telah diterima kabinet Kuwait Senin (12/5/2014). Jaringan berita TV Al-Alam melaporkan sejauh ini belum ada keterangan mengenai sebab pasti pengunduran dirinya, sementara Ajmi sendiri sulit untuk diminta komentarnya. Namun media Kuwait bulan lalu melaporkan bahwa al-Ajmi sudah menyebutkan kemungkinan dirinya untuk mundur karena faktor kesehatan.
“Kabinet telah mengungkapkan apresiasinya atas jerih payah yang telah dilakukan sang menteri dan berterima kasih atas kinerja dan prestasinya selama menjabat sebagai menteri,” tulis kantor berita resmi Kuwait, KUNA, dalam sebuah pesan SMS yang dikutip al-Alam.
Bulan lalu Nayef al-Ajmi menepis pernyataan Deputi Menteri Keuangan AS, David Cohen, yang menyebut al-Ajmi sebagai juru kampanye Perang Suriah dan penggalangan dana untuk milisi pemberontak Suriah. Didukung oleh kabinet Kuwait, Al-Ajmi menyebut pernyataan Cohen itu tidak berdasar.
Cohen menyebut al-Ajmi sebagai “sejarah promosi jihad di Suriah”. Menurut Cohen, poster-poster al-Ajmi telah ditampilkan dalam aktivitas penggalangan dana untuk kelompok ekstrim yang berafiliasi dengan jaringan teroris al-Qaida.
Tidak seperti beberapa negara Teluk Persia sekutu AS lainnya, Kuwait secara resmi menentang suplai senjata kepada militan yang berperang untuk menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Namun demikian, pemerintah Kuwait dinilai masih menolerir aktivitas penggalangan dana yang dilakukan di rumah-rumah pribadi, masjid-masjid dan media sosial.
Para pejabat Kuwait khawatir kampanye penggalangan dana untuk pembelian senjata bagi militan ekstrim di Suriah dapat meningkatkan kekerasan di Suriah sekaligus membangkitkan konflik sektarian di Kuwait sendiri.
Menyusul pengunduran diri al-Ajmi, Menteri Dalam Negeri Syekh Mohammad Hamad al-Sabah ditunjuk supaya merangkap sebagai Menteri Urusan Keislaman, sedangkan Menteri Urusan Kabinet Syekh Mohammad al-Mubarak al-Sabah akan merangkap sebagai Menteri Keadilan.
Tahun lalu Syekh Mohammad menyatakan bahwa krisis Suriah telah menyentuh “saraf sektarian yang sangat sensitif” di wilayah Teluk Persia.
Pemerintah Kuwait juga menandainya kekhawatiran terhadap isu penggalangan dana tersebut dengan menyabut kampanye penggalangan dana yang dilakukan oleh para ulama lokal dan sebagian politisi sebagai tindakan ilegal.
Sebagaimana dikutip Kuwait Times, Wakil Asisten pada Kementerian Urusan Publik dan Ketenagakerjaan Kuwait Munira Fadhli mengatakan, “Departemen kami tidak mengizinkan atau memberi lisensi kepada perorangan untuk mengumpulkan dana. Izin hanya diberikan kepada lembaga-lembaga amal resmi.”
Dia juga menyatakan bahwa kampanye perang Suriah sebagai tindakan melanggar hukum dan harus ditindak secara hukum. (mm/alalam)