Baghdad,LiputanIslam.com—Sebanyak 170 anggota parlemen Irak telah menandatangani Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menuntut pasukan militer AS hengkang dari tanah Irak.
Seluruh anggota parlemen Irak menggelar pertemuan luar biasa pada Minggu (4/1) dan berhasil menetapkan empat poin penting. Parlemen mendasarkan keputusannya pada pasal 59 dan 109 konstitusi Irak. Dua pasal itu mengatur tanggung jawab nasional dan upaya menjaga keamanan serta kedaulatan Irak. Empat poin penting yang telah disahkan itu adalah:
Pertama, pemerintah pusat di Baghdad wajib membatalkan permintaan yang pernah diberikan kepada koalisi militer pimpinan AS untuk memerangi kelompok teroris Daesh. Sekarang kemenangan atas Daesh telah tercapai, karena itu pemerintah Irak harus mengakhiri kehadiran pasukan asing untuk mencegah penyalahgunaan wilayah udara Irak.
Baca: Trump Bunyikan Lonceng Kematian bagi Amerika
Kedua, pemerintah dan panglima angkatan bersenjata Irak harus mengumumkan jumlah pelatih asing yang mereka butuhkan, lengkap dengan lokasi, tanggung jawab, dan masa kontrak.
Ketiga, menteri luar negeri Irak, atas nama pemerintah, harus meminta PBB menyelediki pelanggaran kedaulatan Irak oleh pemerintah AS.
Keempat, poin-poin ini mulai berlaku setelah mendapatkan persetujuan parlemen.
Sehari sebelumnya, pemimpin koalisi politik di parlemen Irak mengatakan akan mengusir pasukan AS dari wilayah Irak usai berlangsungnya pembunuhan terhadap Jenderal Qasim Sulaemani, komandan IRGC, dan Abu Mahdi al-Muhandis, wakil ketua PMU. (fd/Presstv)