Bangkok, LiputanIslam.com — Mahkamah Konstitusi Thailand, hari ini (7/5), menetapkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra harus mundur dari jabatannya karena dianggap telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan.
Pengadilan menyatakan Yingluck melakukan penyalahgunaan kekuasaan saat mengganti pejabat keamanan dengan pejabat yang dianggap dekat dengannya. Pengadilan juga memerintahkan 9 menteri kabinet Yingluck yang terlibat dalam pergantian kabinet yang diusung Yingluck, untuk turut mundur.
Keputusan pengadilan ini merupakan puncak dari jalan buntu politik yang terjadi di Thailand dengan pihak oposisi terus mendesak Yingluck untuk mundur sejak bulan November tahun lalu. Namun hampir bisa dipastikan keputusan itu tidak akan mengakhiri konflik politik karena pendukung Yingluck akan melakukan protes. Keluarga Yingluck memiliki dukungan kuat di daerah-daerah dan pinggiran kota Bangkok.
Yingluck dituduh melakukan tindakan ilegal dengan mengangkat Thawil Pliensri, sebagai kepala keamanan Thailand tahun 2011.
Sebelumnya pada hari Selasa (6/5), Yingluck yang hadir dalam persidangan, menolak tuduhan partainya mendapatkan keuntungan dari pengangkatan Thawil tersebut. Namun pengadilan berketetapan lain.
“Status perdana menteri telah berakhir. Yingluck bisa lagi duduk sebagai pelaksana perdana menteri,” kata seorang hakim dalam pernyataannya.
Masih belum jelas bagaimana Thailand harus mengisi kekuasaan setelah mundurnya Yingluck mengingat saat ini pun parlemen Thailand tengah vakum.
Penasihat perdana menteri, Nopaddon Pattama, mengatakan bahwa keputusan pengadilan mengikat semuanya, termasuk Yingluck.
“Ia (Yingluck) tidak memiliki pilihan kecuali mematuhi keputusan pengadilan, karena konstitusi menetapkan bahwa semua keputusan mahkaman konstitusi mengikat semua kelompok politik, meski kami akan melakukan protes politik,” kata Pattama.
Sementara para pendukung yakin bahwa pengadilan telah bertindak tidak adil terhadap Yingluck.
Pattama menyebutkan bahwa kabinet yang ada akan tetap berfungsi tanpa kepemimpinan Yingluck, hingga terbentuknya kabinet baru.(ca/bbc)