Jakarta, LiputanIslam. Com—Presiden Joko Widodo pada hari Jumat (20/12) resmi melantik Dewan Pengawas KPK periode 2019—2023. Tumpak Hatorangan Panggabean menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas KPK dengan anggota Syamsuddin Haris, Artidjo Alkostar, Albertina Ho, dan Harjono.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin menilai penunjukan Artidjo Alkostar, Albertina Ho, Harjono, Syamsuddin Haris, dan Tumpak Hatorangan Panggabean sebagai Dewan Pengawas KPK untuk menjawab keraguan publik.
“Kehadiran beliau berlima itu akan bisa memberikan jawaban atas keraguan yang selama ini diperbincangkan di publik,” ujar Ngabalin di Jakarta, Minggu.
Baca: Mahfud MD Sebut Pelaku Sweeping Ilegal akan Ditindak Tegas
Meski begitu, Peniliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Agung Nugroho, mengakui anggota Dewan Pengawas KPK diisi oleh orang-orang yang berintegritas. Namun, tetap saja mereka menempati posisi yang seharusnya tidak ada.
“Yang jadi masalah adalah keberadaan Dewas KPK ini sudah cacat sejak lahir, yakni dalam pembuatan Undang-undang. Ini masalah strukturnya, bukan orangnya,” kata Agung kepada Republika.co.id, Sabtu (21/12).
Meski demikian, Agung mengaku sedikit lega dengan ditunjuknya orang-orang berintergritas menjadi Dewas KPK. Setidaknya, kata dia, mereka tidak akan membebani KPK dalam penindakan.
Agung menambahkan, pihaknya saat ini sebenarnya masih berharap agar KPK tetap seperti dulu, sebelum UU Nomor 19/2019 ditetapkan. Namun, harapan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sudah semakin tipis.(Ay/Antara/Republika)