Islamabad, LiputanIslam.com – Sebuah pengadilan khusus di Pakistan telah menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap mantan presiden sekaligus diktator Pervez Musharraf, 76 tahun, dengan dakwaan melakukan pengkhianatan tingkat tinggi dan subversi.
“Pervez Musharraf dinyatakan bersalah sesuai Pasal 6 karena melanggar konstitusi Pakistan,” kata Salman Nadeem, pejabat hukum pemerintah Pakistan kepada Reuters, Selasa (17/12/2019).
Pengadilan pengkhianatan mulai dilakukan terhadap Musharraf sejak tahun 2014 dengan dakwaan telah memaksakan keadaan darurat pada 3 November 2007, yang telah menyebabkan kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan proses demokrasi ditangguhkan sejak November 2007 hingga Februari 2008.
Musharraf sendiri yang berada di pengasingan di Dubai pernah membantah dakwaan itu.
Sementara itu, tentara Pakistan dalam sebuah pernyataan di Twitter menyebutkan bahwa keputusan itu diterima dengan “banyak rasa sakit dan kesedihan dengan pangkat dan arsip angkatan bersenjata Pakistan”.
Pada 3 November 2007 penguasa militer memberlakukan “keadaan darurat”, menangguhkan konstitusi dan menahan para pemimpin dan hakim politik senior.
Krisis ini dipicu oleh upaya Musharraf pada bulan Maret 2007 untuk memecat Ketua Mahkamah Agung Iftikhar Muhammad Chaudhry, tindakan yang kemudian dianggap Mahkamah Agung ilegal.
Baca: Para Pemimpin Malaysia, Indonesia, Turki, Iran, Pakistan, dan Qatar akan Bahas Isu Dunia Islam
Upaya itu memicu protes luas kalangan pengacara di seluruh negeri, yang kemudian bergabung dengan partai politik dan berbagai kelompok lain.
Pada 12 Oktober 1999 Musharraf memimpin kudeta militer, melawan pemerintah terpilih Nawaz Sharif. Musharraf terpaksa mengundurkan diri pada Agustus 2008 akibat tekanan Partai Rakyat Pakistan dan Uni Muslim Pakistan. (mm/raialyoum/aljazeera)