Jakarta, LiputanIslam.com — Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengatakan, nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menunjukkan tren positif dengan indikasi kenaikan pelan-pelan.
“Bapak ibu perlu kami laporkan dalam perjalanan kami memimpin KPK selama empat tahun Alhamdulillah walaupun kenaikannya pelan-pelan tetapi Indeks Persepsi Korupsi kita itu trennya positif membaik,” kata dia.
Hal tersebut dia katakan saat memberikan sambutan dalam acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/12).
“Terakhir nilainya adalah 38. Masih kita tunggu di akhir tahun ini, yaitu pada 2019 nanti akan segera diumumkan kita berharap tren naik tadi kita pertahankan. Indeks Persepsi Korupsi itu dikeluarkan oleh lembaga internasional transparansi di Berlin,” ucap dia.
Diketahui, IPK Indonesia 2018 yang dirilis Transparency International Indonesia menunjukkan kenaikan tipis, yakni naik 1 poin dari 37 pada 2017 menjadi 38 pada 2018.
Oleh karena itu, lanjut dia, untuk mewujudkan agar nilai IPK bisa kembali naik bukan hanya tugas KPK tetapi juga harus mendapatkan dukungan presiden. Ia berharap Presiden Joko Widodo dapat meningkatkan koordinasi antarlembaga di bawahnya untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK).
Agus menuturkan, indeks persepi korupsi juga diukur lewat berbagai variabel, mulai dari politik, ekonomi, hingga persaingan usaha.
Oleh sebab itu, kata Agus, upaya meningkatkan IPK tidak bisa dibebankan kepada KPK saja. melainkan juga melibatkan berbagai lembaga di bawah koordinasi presiden.
“Jadi kami sangat berharap di tahun-tahun yang akan datang, koordinasi ini akan lebih baik lagi dan kita bisa mewujudkan Indonesia yang sejahtera, makmur, dengan tingkat korupsi seminimal mungkin,” kata Agus.
Dalam kesempatan itu, dia juga melaporkan soal hasil pencegahan korupsi yang telah dilakukan lembaganya.
“Karena pencegahan itu penting kami ingin menyampaikan bahwa dari laporan yang kami terima paling tidak potensi kerugian negara bisa dihemat itu sekitar Rp63,9 triliun itu berasal dari kegiatan monitoring penyelenggaraan pemerintahan negara berupa kajian-kajian sebesar Rp34,7 triliun,” kata dia.
Kemudian, kata dia, dari kegiatan kordinasi dan supervisi pencegahan KPK dalam bentuk penyelamatan aset sekitar Rp29 triliun dan penyelamatan keuangan negara dari gratifikasi dalam berbentuk barang maupun uang senilai Rp159 milliar. (Ay/Antara/Kompas)