Jakarta, LiputanIslam.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para staf khusus (stafsus) Presiden Joko Widodo dan stafsus Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang telah diangkat tidak menerima suap dan gratifikasi.
Menurutnya, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak boleh menerima fee terkait dengan jabatannya baik secara aktif pada transaksional ataupun secara pasif.
“Bagi staf khusus Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya tidak pernah menjadi pegawai negeri atau penyelenggara negara ketika anda sudah menjadi pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam level struktur apapun eselon I, eselon II, atau eselon II sepanjang memenuhi ketentuan misalnya menerima gaji dari keuangan negara maka ada sejumlah pasal-pasal yang harus diperhatikan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/11).
“Misalnya ada pihak-pihak tertentu yang karena pengaruh atau karena hubungan jabatan memberikan sesuatu, itu tidak boleh diterima. Jadi, kami imbau kalau ada pihak-pihak lain yang mencoba mendekati para staf khusus atau para pejabat baru maka sebaiknya kalau ada pemberian itu ditolak sejak awal,” tambahnya.
Ia menambahkan, jika menerima gratifikasi secara tidak langsung dengan cara dititipkan, maka harus melaporkannya ke KPK dalam waktu 30 hari kerja. Pelaporan gratifikasi itu bisa dilakukan dengan datang secara langsung ke gedung KPK, melalui “call center” 198 atau melalui aplikasi di telepon genggam masing-masing.
“Jadi, ini perlu kami sampaikan agar tidak ada kekeliruan nanti karena mungkin ketika menjadi pihak swasta murni, tidak menjadi pejabat negara atau tidak menjadi pegawai negeri, tidak ada hambatan-hambatan dalam penerimaan yang berhubungan dengan jabatan tetapi ketika menjadi pegawai negeri ada batasan yang cukup tegas,” ujar Febri.
Baca juga: Presiden Berikan Grasi ke Koruptor, ICW dan KPK Kecewa
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memperkenalkan 7 orang staf khusus Presiden berusia muda dan berasal dari kalangan milenial. Ketujuh stafsus tersebut adalah Adamas Belva Syah Devara, Putri Indahsari Tanjung, Andi Taufan Garuda Putra, Ayu Kartika Dewi, Gracia Billy Mambrasar, Angki Yudistia, dan Aminuddin Maruf.
Sedangkan, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin telah menunjuk delapan orang staf khusus yang akan membantunya selama menjalankan tugas selama lima tahun periode pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Kedelapan stafsus tersebut antara lain:
1. Mohamad Nasir sebagai Staf Khusus bidang Reformasi Birokrasi.
2. Satya Arinanto sebagai Staf Khusus Wapres bidang Hukum.
3. Sukriansyah S Latief sebagai Staf Khusus bidang Infrastruktur dan Investasi.
4. Lukmanul Hakim sebagai Staf Khusus bidang Ekonomi dan Keuangan.
5. Muhammad Imam Aziz sebagai Staf Khusus bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah.
6. Robikin Emhas sebagai Staf Khusus bidang Politik dan Hubungan Antar-Lembaga.
7. Masykuri Abdillah sebagai Staf Khusus bidang Umum.
8. Masduki Baidlowi sebagai Staf Khusus bidang Komunikasi dan Informasi.