Tunis, LiputanIslam.com – Pemerintah Tunisia dan kelompok tangguh serikat pekerja gagal mencapai kesepakatan kenaikan upah bagi sekitar 670.000 pegawai negeri sehingga aksi mogok nasional berpotensi terjadi pada minggu ini.
Aksi mogok oleh Serikat Buruh Umum Tunisia (UGTT) mencakup bandara, pelabuhan, dan kantor pemerintah.
Tunisia mendapat tekanan dari Dana Moneter Internasional (IMF) agar membekukan upah sektor publik untuk membantu mengurangi defisit anggaran negara.
“Negosiasi dengan pemerintah berakhir tanpa hasil apa pun, dan kami akan mogok pada hari Kamis (17/1/2018),” tegas Hafedh Hfaidh, seorang pejabat UGTT.
Sebuah sumber pemerintah mengatakan kepada Reuters bahwa perundingan itu gagal karena ada usulan baru dari pemerintah, tanpa memberikan rincian.
Krisis ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya angka pengangguran dan inflasi melanda Tunisia sejak penggulingan otokrat Zine El Abidine Ben Ali pada 2011.
Sekitar 670.000 pekerja sektor publik melakukan mogok kerja dan ribuan orang melakukan protes di seluruh Tunisia pada November lalu untuk mendesak pemerintah agar menaikkan upah.
Di pihak lain, pemerintah mencanagkan pengurangan upah sektor publik dari 15,5 persen produk domestik bruto (PDB) saat ini menjadi 12,5 persen pada tahun 2020, salah satu tingkat tertinggi di dunia, menurut IMF. (mm/aljazeera)