NewYortk, LiputanIslam.com – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, Selasa (8/1/2019), meminta Dewan Keamanan PBB menyetujui pengerahan sekitar 75 pengawas di kota dan pelabuhan Hodeidah, Yaman, selama enam bulan untuk memantau gencatan senjata.
Dewan yang terdiri atas 15 negara itu harus mengambil tindakan atas permintaan Guterres pada 20 Januari 2019, yaitu tanggal berakhirnya masa berlaku mandat 30 hari untuk tim pemantauan awal yang dipimpin oleh Jenderal Patrick Cammaert dari Belanda.
Jumlah anggota tim pengawas yang dipimpin Cammaert di Hodeidah sejauh ini belum diidentifikasi. PBB menyebutkan bahwa tim itu tidak bersenjata dan tidak pula mengenakan seragam.
Pada akhir tahun lalu, Dewan Keamanan meminta Guterres merekomendasikan tim pemantauan lain yang jumlahnya lebih besar. Para diplomat mengungkapkan bahwa belum ada negara anggota Dewan Keamanan yang mengajukan draf resolusi untuk menyetujui usulan Guterres tersebut.
Dalam usulan Guterres kepada Dewan pada tanggal 31 Desember itu dia menyebut tim yang beranggotakan 75 orang itu sebagai “kehadiran ringan” untuk mengawasi kepatuhan terhadap perjanjian serta untuk menyusun argumen dan menilai fakta dan kondisi di lapangan.
“Juga akan diperlukan sumber daya dan aset yang memadai untuk memastikan keselamatan dan keamanan personel PBB, termasuk kendaraan lapis baja, infrastruktur komunikasi, pesawat terbang dan dukungan medis yang sesuai,” ungkap Guterres dalam usulan tersebut.
Dia mengatakan bahwa misi pemantauan lebih besar akan membantu menunjang “proses politik yang rapuh”. Proses ini sendiri diluncurkan kembali oleh utusan PBB untuk Yaman, Martin Griffiths, yang mengupayakan putaran baru pembicaraan antarpihak Yaman pada bulan ini.
Griffiths dan Koordinator Bantuan Kemanusiaan PBB Mark Lowcock diperkirakan akan memberi pengarahan kepada Dewan Keamanan mengenai situasi di Yaman pada hari ini, Rabu (9/1/2019).
Guterres mengimbau negara-negara jiran Yaman membantu para pengawas dengan “memastikan keleluasaan dan kecepatan pergerakan dari dan ke Yaman” bagi individu, peralatan dan pasokan yang melewati perbatasannya, serta penempatan “personel, kendaraan, dan pesawat pendukung di wilayahnya.” (mm/rt)