LiputanIslam.com-Menurut laporan berjudul World Air Quality Report 2018, Jakarta menjadi kota terpolusi yang menduduki nomor 1 di Asia Tenggara dan masuk dalam 10 besar dunia.

Jakarta dan Hanoi, dilaporkan dua kota paling terpolusi di Asia Tenggara. Laporan itu mengindikasi konsentrasi rata-rata tahunan particulate matter (PM) 2,5 tahun 2018 mencapai 45,3 µg/m3, sedang Hanoi, 40,8 µg/m3. Artinya, konsentrasi PM 2,5 di Jakarta sampai empat kali lipat dari batas aman tahunan menurut standar WHO, yakni 10 µg/m3. Angka itu, melebihi batas aman tahunan, menurut standar nasional pada PP Nomor 41/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yakni 15 µg/m3.

Berdasarkan 44 kota di Asia Tenggara, yang terdata, 12 kota memiliki polusi PM2,5 lebih tiga kali lebih tinggi dari pedoman WHO, termasuk kota di Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Filipina.

Berdasarkan data rata-rata tahunan Jakarta, paling tinggi 72,5 µg/m3 pada Juli dan paling rendah 14 µg/m kubik pada Januari. Sedangkan, wilayah tertinggi Jakarta Selatan mencapai 42,2  µg/m3 dan Jakarta Pusat 37,5 µg/m3. Angka ini meningkat dari konsentrasi rata-rata pada 2017, sebesar 26,9 µg/m3 (Jakarta Selatan) dan 27,6 µg/m3 (Jakarta Pusat).

Frank Hammes, CEO IQAir mengatakan, laporan kualitas udara dunia 2018 berdasarkan pada tinjauan, kompilasi dan validasi data dari puluhan ribu stasiun pemantauan kualitas udara di seluruh dunia.

Baca juga: Polusi Udara Dapat Merusak Organ Tubuh

“Sekarang semua orang dengan ponsel memiliki akses gratis ke data ini melalui platform AirVisual. Ini juga mendorong permintaan untuk pemantauan kualitas udara di kota-kota atau wilayah di mana tidak ada data publik tersedia.”

Bahkan berdasarkan laporan terbaru pada Selasa (30/7) pagi ini, kualitas udara Jakarta menempati peringkat teratas dengan kondisi udara tidak sehat. Dilansir AirVisual di situsnya, Selasa (30/7/2019) pukul 06.55 WIB, Air Quality Index (AQI) Jakarta berada di angka 189. Artinya kualitas udara di Jakarta tidak sehat. Ranking polusi ini tidak tetap dan dapat berubah sewaktu-waktu.

AQI merupakan indeks yang menggambarkan tingkat keparahan kualitas udara di suatu daerah. AQI dihitung berdasarkan enam jenis polutan utama, seperti PM 2,5, PM 10, karbon monoksida, asam belerang, nitrogen dioksida, dan ozon permukaan tanah.

Rentang nilai dari AQI adalah 0 sampai 500. Makin tinggi nilainya menunjukkan Makin tinggi tingkat polusi udara di wilayah tersebut. Skor 0-5 berarti kualitas udara bagus, 51-100 berarti moderat, 101-150 tidak sehat bagi orang yang sensitif, 151-200 tidak sehat, 201-203 sangat tidak sehat, dan 301-500 ke atas berarti berbahaya.

AQI 189 di DKI Jakarta berarti kualitas udara di Ibu Kota tidak sehat (unhealthy). AirVisual merekomendasikan agar kelompok sensitif mengurangi aktivitas di luar ruangan. Setiap orang perlu mengenakan masker polusi. Ventilasi tidak dianjurkan. Pemurni udara perlu dinyalakan bila udara dalam ruangan tidak sehat.

Peningkatan kendaraan pribadi di Jakarta, setiap harinya jadi salah satu penyebab kualitas udara menjadi buruk. Belum lagi, sumber polutan lain, seperti PLTU, yang mengungkung Jakarta, dalam radius 100 km, turut berkontribusi meningkatkan konsentrasi PM2,5.

PM2,5 ini campuran partikel padat dan cair berdiameter 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang mengambang di udara. Bahkan, partikel ini sangat rentan dalam meningkatkan risiko penyakit, seperti, kanker paru-paru, stroke, serangan jantung dan penyakit pernapasan, termasuk asma.

Fenomena tersebut membuat puluhan pegiat lingkungan berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (5/12/18), untuk beramai-ramai menggugat pemerintah. Bahkan pada 4 Juli, warga Jakarta, mengajukan gugatan warga negara atau citizen law suit (CLS) atas kualitas udara buruk di Jakarta.

Mereka bergabung dalam Tim Advokasi Gerakan Ibu Kota (Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta Terdiri atas Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Greenpeace Indonesia, Walhi dan Indonesian Center Environmental Law (ICEL) bersama dengan masyarakat Jakarta mulai dari pengemudi ojek online, mahasiswa, pengacara, dosen, karyawan swasta, pegawai negeri sipil dan lain-lain turut andil mendaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 4 Juli 2019.

Mereka menuntut hak mendapatkan udara bersih. Mereka menggugat tujuh tergugat, yakni, Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jakarta, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten. Selama ini, mereka merasa persoalan polusi udara tak ditanggapi serius oleh negara.

Selain 31 penggugat resmi, masyarakat pun mendukung upaya mengurangi polusi udara di Jakarta yang sudah mengkhawatirkan melalui petisi online aku dan polusi. Hingga 6 Juli 2019 pukul 09.00 sudah ada 1.429 orang menandatangani.

“Saya berharap gugatan ini ditindaklanjuti karena selama ini pemerintah selalu ngeyel soal polusi udara, gak percaya sama data, metod, aku ingin benar-benar ditindaklanjuti,” kata Ni Komang Ayu Leona, warga Jakarta, juga salah satu penggugat.

Dia menyebutkan, pemerintah kurang bergerak cepat memberikan solusi tepat melindungi warganya. ”(Pemerintah) ngeyel, ga ada tindakan, mereka tidak mencari tahu benar-benar sumber (pencemar) apa, kadang-kadang cuma nyalahin kendaraan padahal kan sumber polusi tidak cuma satu.” (Ay/Mongabay/Detik)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*