LiputanIslam.com-Pada Senin 26 Agustus 2019 lalu, Presiden RI Joko Widodo sudah menetapkan bahwa ibu kota Negara akan dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil kajian dari Bappenas, Jokowi menilai bahwa Kalimantan Timur sangat layak menggantikan Jakarta.

Menurut Bappenas, Kaltim memiliki keunggulan dibanding provinsi lain. Secara geografis, berbatasan dengan Selat Makassar yang menjadi titik nol. Ini menunjukkan fakta, Kalimantan Timur lebih strategis dibanding Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Terkait kebencanaan, Kalimantan Timur dinilai aman dan bebas ring of fire atau wilayah-wilayah yang terkena gempa bumi.

Berikut adalah 7 poin penilaian Bappenas terhadap Kalimantan Timur:

1. Luas deliniasi kawasan 180.965 hektar dan lokasi potensial 858.85,83 hektar.

2. Kuantitas air permukaan diperoleh melalui tiga DAS yaitu DAS Sanggai/Sepaku, DAS Samboja, dan DAS Dondang.

3. Daya dukung air tanah di lokasi delineasi sebagian besar masuk ke dalam kelas rendah.

4. Wilayah delineasi tidak memiliki historis kebakaran hutan yang sering. Sebagian besar wilayah [1/3 area] delineasi merupakan hutan. Hanya beberapa hotspot yang memicu kebakaran utama [2015]. Titik lokasi kebakaran berada di sisi selatan Samboja dan Sepaku serta di sebagian tahura.

5. Dekat dengan kota besar Balikpapan dan Samarinda, serta dilintasi jalan tol Balikpapan-Samarinda. Didukung Bandara Internasional Sepinggan [45 km] dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto [76 KM], serta dilayani Pelabuhan Terminal Peti Kemas Kariangau.

6. Dominan merupakan pendatang yaitu etnis Jawa [30%], Bugis [20%], dan Banjar [12%] sehingga potensi konflik sosial rendah.

7. Aspek pertahanan dan keamanan memiliki akses darat laut dan udara.

Namun menurut banyak kelompok masyarakat, kajian tersebut terkesan terburu-buru dan tidak melibatkan publik. Pemindahan ibu kota negara sekedar untuk menjalankan proyek besar. Selain itu, pemindahan ibu kota adalah wujud ketidakmampuan pemerintah untuk memperbaiki DKI Jakarta dengan segala permasalahannya mulai dari polusi udara, kemacetan, banjir, dan persoalan lingkungan lainnya.

Baca juga: DPRD Kaltim dan Bupati Kutai Sambut Baik Pemindahan Ibu Kota Baru

Bagi banyak pemerhati lingkungan, pemindahan ibu kota negara hanya akan melahirkan masalah baru di Kaltim, alih-alih menyelesaikan sejumlah masalah di ibu kota lama, DKI Jakarta.

Masalah baru yang akan dilahirkan antara lain masyarakat pesisir yang akan digusur dan satwa langka yang akan menjadi korban karena pembangunan ibu kota.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati, awal pekan ini, menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota Negara hanya akan merampas ruang hidup masyarakat pesisir yang memiliki ketergantungan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan Teluk Balikpapan.

KIARA mencatat, pada 2019 di Kaltim ada 10 ribu lebih nelayan yang setiap hari mengakses dan menangkap ikan di Teluk Balikpapan. Jumlah ini terdiri dari 6.426 nelayan dari Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), 2.984 nelayan dari Kab Penajam Paser Utara, dan 1.253 nelayan dari Kota Balikpapan.

Menurut Susan, pentingnya Teluk Balikpapan bagi masyarakat pesisir di Kaltim, karena kawasan tersebut menjadi jalur utama lalu lintas kapal-kapal tongkang batu bara. Maka dari itu, tak heran jika kawasan tersebut akan menjadi satu-satunya jalur pengiriman logistik untuk kebutuhan pembangunan ibu kota yang baru.

Selain KIARA, Pemerhati Sektor Kelautan dan Perikanan Abdul Halim mengatakan bahwa pemindahan ibu kota negara hanya akan menjadi ajang penggusuran masyarakat pesisir.

Sementara, bagi Jaringan Tambang Nasional (JATAM), pemindahan ibu kota ke Kaltim menunjukkan kalau pemindahan tersebut tak lebih dari sekedar proyek besar saja karena tidak ada kajian ilmiah yang seharusnya menjadi kebutuhan utama dan syarat yang harus dipenuhi sebelum ditetapkan Kaltim menjadi pengganti DKI Jakarta. Pemindahan tersebut hanya akan menguntungkan oligarki pemilik konsesi pertambangan batu bara dan penguasaan lahan saja, dan bukan masyarakat secara umum di Kaltim.

“Terkesan hanya mengejar proyek bernilai ratusan triliun rupiah,” ucapnya dalam keterangan resmi yang dikirimkan kepada media Mongabay, awal pekan ini.

Menurut Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), rencana pemindahan ibu kota Negara ke Kaltim, menjadi penjelas bahwa Negara tidak melihat masalah lain yang lebih penting untuk diselesaikan segera. Misalnya, adalah masalah polusi yang terjadi di DKI Jakarta, ibu kota Negara sekarang. Hingga sekarang, masalah tersebut belum diselesaikan oleh Negara.

“Dari banyak masalah utama yang harus diselesaikan negara ini, pemindahan ibu kota berada di daftar bawah,” ucap Kepala Departemen Advokasi WALHI Nasional Zenzi Suhadi.

Presiden RI Joko Widodo seharusnya menempatkan masalah polusi udara sebagai pekerjaan rumah utama yang harus diselesaikan. Bukan malah lari memindahkan ibu kota dan meninggalkan rakyat di Jakarta dengan persoalan dan beban yang belum terselesaikan. (Ay/Mongabay)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*