Sumber: Jawa Pos

LiputanIslam.com — Sejauh ini KPK adalah lembaga yang paling efektif menangkap kerugian negara secara luas karena praktik ilegal, tak hanya terkait pemungutan pajak tetapi juga pelanggaran perizinan yang berdampak pada kerusakan lingkungan, terutama terkait sumber daya alam di Indonesia.

Namun upaya pelemahan KPK muncul dari banyak sisi, salah satunya adalah melalui pengesahan Revisi UU KPK yang cukup singkat dan terburu-buru karena hanya membutuhkan waktu 12 hari saja hingga UU KPK disahkan.

Pada 17 September 2019, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan revisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Meskipun penolakan atas revisi Undang-undang KPK tersebut begitu kuat dari berbagai kalangan, mulai dari organisasi masyarakat sipil hingga para akademisi dari berbagai perguruan tinggi, namun DPR dan pemerintah tidak menggubrisnya sama sekali. Pengesahan tetap berjalan begitu cepat.

Dalam laman resmi KPK mencantum 10 poin yang berpotensi melemahkan lembaga antisurah ini. Pertama, independensi KPK terancam. Kedua, penyadapan dipersulit dan dibatasi. Ketiga, pembentukan dewan pengawas yang dipilih DPR. Keempat, sumber penyelidik dan penyidik dibatasi. Kelima, penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung.

Keenam, perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria. Ketujuh, Kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas. Kedelapan, Kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan. Kesembilan, KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan. Kesepuluh, kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas.

Menurut Edi Sutrisno dari Koalisi Antimafia Sumber Daya Alam mengatakan, upaya pelemahan KPK tersebut berpotensi menguntungkan mafia maupun taipan (konglomerat) atau pemodal sektor sumber daya alam. Indikasinya, para mafia sektor sumber daya alam ini bersengkokol melawan KPK.

”Proses politik bangsa ini tidak lepas dari para taipan. Saya kira ini sudah rahasia umum. Kalau kita lihat yang duduk dan terpilih di DPR ini tak bisa lepas dari relasi mereka dengan para taipan,” kata Edi Sutrisno.

Ia menambahkan bahwa upaya pelemahan KPK tersebut diduga menjadi ajang ‘menagih janji’ korporasi pada masa pemilihan umum legislatif (pileg) dan pemilihan umum presiden (pilpres) 2019 kemarin. Dugaan itu, untuk menjaga keberlanjutan pendanaan dari korporasi.

”KPK paling getol bicara terkait penerimaan pajak negara dari sektor sumber daya alam, seperti sawit dan tambang. KPK memaksa para taipan harus benar membayar pajak. Ini yang tentu mengganggu (mereka para mafia atau taipan),” katanya.

KPK dianggap berbahaya untuk keberlanjutan bisnis yang kotor. ”Investasi kotor itu akan memberikan benefit besar bagi korporasi tetapi merugikan negara.”

Baca juga: Terkait Revisi UU KPK, Ahmad Syafii Maarif dan Sinta Nuriyah Sesalkan Langkah DPR-Pemerintah

Upaya pelemahan KPK juga dianggap menjadi desain besar untuk melanggengkan kerja-kerja oligarki ke depan dalam mengeruk kekayaan alam dan praktik illegal tanpa harus khawatir mereka akan terjerat hukum.

Sementara menurut Asmar Exwar, Direktur Walhi Sulawesi Selatan, ada kekuatan bisnis mencoba mempengaruhi kekuasaan demi melemahkan KPK. Potensi korupsi, katanya, dari perizinan sampai pajak.

Melalui pelemahan ini, KPK tidak lagi memiliki kewenangan-kewenangan otentik yang selama ini diberikan, otomatis lembaga ini akan mati. (Ay/Mongabay)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*