Sumber: Tribunnews

Jakarta, LiputanIslam.com — Terkait hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang merilis 76,3 persen respondennya menginginkan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK), Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat), Tri Dianto meragukan kualitasnya.

“Biasanya kalau survei LSI bukan pakai telepon, tapi turun ke lapangan. Tapi, ya, terserah LSI saja. Mungkin LSI termasuk pendukung Perppu. Dan boleh saja itu. Yang penting dijelaskan,” kata Tri Dianto di Jakarta, Selasa (8/10).

Menurutnya, survei LSI tersebut tidak berkualitas karena hanya melalui telepon dan jenis respondennya tidak jelas.

Ia pun tidak setuju jika jika Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu berdasarkan desakan atau hasil survei, bukan karena alasan filosofis. Dan ia menyarankan untuk menempuh jalur Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi bagi masyarakat yang tidak menyetujui revisi UU KPK yang sudah disahkan.

Baca juga: LSI: 76,3 Persen Masyarakat Dukung Perppu KPK dan Tujuan Demo

“Sebaiknya yang menolak untuk mengajukan judicial review ke MK,” kata Tri.

Sebelumnya, hasil survei LSI menyatakan bahwa masyarakat menginginkan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK guna membatalkan undang-undang hasil revisi atau untuk merevisi pasal-pasal yang dianggap akan melemahkan lembaga anti rasuah tersebut.

Dari responden yang sama, LSI juga mendapat data sebanyak 70,9 persen publik percaya bahwa Undang-undang KPK hasil revisi merupakan tindakan pelemahan. Sedangkan yang meyakini bahwa revisi tersebut merupakan bentuk dari penguatan KPK hanya berjumlah 18 persen saja. Dan 11,1 persen lainnya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. (Ay/Antara)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*