LiputanIslam.com – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengecam aktivitas pertambangan ilegal di Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, yang sudah menelan banyak korban jiwa.

“Walhi menolak kegiatan peti (pertambangan tanpa izin) di Bakan, Bolaang Mongondow, yang sudah menelan banyak korban jiwa. Bahkan pada Februari 2019, puluhan orang meninggal tertimbun longsor di lokasi tambang tersebut,” kata Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Utara, Theo Runtuwene di Manado, Kamis (18/7).

Menurut Theo, tambang ilegal tersebut menggunakan sianida. Walhi menyarankan agar pemerintah setempat segera tertibkan tambang ilegal dan pihak kepolisian segera menyelidiki aktor intelektual di balik tambang ilegal tersebut.

Baca juga: Pemkab Bolaang Mongondow Tertibkan Tambang Ilegal

Mengatasi hal tersebut, Pemkab Bolaang Mongondow mengusulkan adanya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) bagi para penambang, Rendy mengatakan terdapat sejumlah tahapan kebijakan untuk mewujudkannya.

Pertama perusahaan harus bersedia menciutkan wilayah Kontrak Karya. WPR ini maksimal luasnya 25 hektare. Kemudian izinnya ke pemerintah provinsi. Pengelolaan lingkungan dan keselamatan yang berhubungan dengan tambang termasuk pasca tambang ke Pemprov. Sementara yang menetapkan WPR adalah Kementerian ESDM,” katanya.

Rendy menjelaskan untuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kembali ke Pemprov dan harus ada persetujuan dari DPRD provinsi. “Karena itu perlu anggaran untuk pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah, dokumen studi kelayakaan dan pascatambang. Jika DPRD tidak setuju karena tidak ada dananya, WPR tidak bisa jalan,” jelas Rendy. (Ay/Antara)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*