LiputanIslam.com — Referendum Skotlandia tanggal 18 September lalu berjalan mulus tanpa hambatan berarti, sejak dari proses awalnya hingga pengumuman hasilnya tanggal 19 September lalu.
Bahkan, dengan segala “kemudahan” itu, jumlah warga yang menggunakan hak pilihnya mencapai 84,6%, tertinggi dalam pemilu-pelilu yang diselenggarakan di Inggris, bahkan Eropa.
Hanya ada sedikit gangguan keamanan, ketika sekelompok pendukung dan anti-pemisahan terlibat bentrokan di George Square di Glasgow. Juga adanya beberapa laporan tentang kecurangan dalam pelaksanaan referendum. Namun semua itu tidak mempengaruhi fakta bahwa referendum Skotlandia berjalan mulus.
Tanpa melalui proses yang rumit, alot, dan panjang sebagaimana referendum-referendum lain di seluruh dunia, dan juga tidak ada aksi massal besar-besaran menuntut referendum, parlemen Skotlandia pada bulan November 2013 “tiba-tiba” mengesahkan UU Referendum Kemerdekaan Skotlandia, menyusul kesepakatan antara pemerintah Skotlandia dan pemerintah Inggris di London.
Selain tidak melibatkan rakyat Inggris dan hanya sepihak melibatkan politisi Skotlandia dan Inggris, UU itu juga kontroversial. Karena berdasar konstitusi masalah referendum itu menjadi domainnya parlemen Inggris sebagai representasi rakyat Inggris, bukan parlemen Skotlandia.
Untuk “mengelabuhi” konstitusi ini, pemerintah Skotlandia pada awalnya berdalih bahwa referendum yang digelar hanyalah “tentang peningkatan kekuasaan parlemen Skotlandia yang hasilnya tidak mempengaruhi legalitas penyatuan”.
Tapi begitulah, kalau “elit penguasa” telah menghendaki, sesuatu yang ilegal pun dapat berubah menjadi legal. Lagipula, di alam demokrasi, setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri, meski untuk mencegah terjadinya kekacauan, sebuah referendum biasanya dibatasi oleh berbagai ketentuan yang ketat.
Lalu bandingkanlah dengan referendum yang digelar rakyat Krimea, Donetsk dan Luhansk di Ukraina.
Paska tumbangnya pemerintahan Presiden Yanukovych bulan Februari lalu, rakyat di ketiga provinsi Ukraina itu merasa terancam masa depannya. Mereka sangat beralasan untuk merasa demikian, rezim baru pengganti Yanukovych dipenuhi dengan unsur-unsur ekstrem, seperti kelompok-kelompok neo-nazi dan ultra-nasionalis.
Selain itu, meski secara administratif masuk dalam wilayah Ukraina, rakyat di ketiga wilayah itu lebih dekat dengan Rusia, karena mereka adalah etnis Rusia yang berbahasa sehari-hari bahasa Rusia, berbeda dengan warga Ukraina lainnya. Regim baru juga menunjukkan sikap represif dengan melarang penggunaan bahasa Rusia sebagai bahasa resmi di Ukraina timur.
Karena alasan-alasan itulah maka rakyat di ketiga wilayah itu menggelar referendum untuk menentukan pemisahan diri dari Ukraina. Dimulai oleh Krimea yang menggelar referendum tanggal 16 Maret dan disusul oleh Donetsk dan Luhansk pada tanggal 11 Mei 2014.
Sekali lagi, dalam prinsip demokrasi, setiap bangsa yang terancam eksistensinya berhak untuk menentukan sikap untuk melindungi eksistensinya. Dan referendum adalah salah satunya.
Namun, berbeda dengan referendum Skotlandia yang mulus dan bahkan difasilitasi oleh pemerintah Inggris, referendum di Ukraina timur justru mendapat penolakan secara massif oleh negara-negara dan organisasi-organisasi barat.
Tidak hanya itu, pemerintah Ukraina menjawab referendum yang dimenangkan secara mutlak oleh pendukung pemisahan dengan Ukraina, dengan menggelar operasi militer di Donetsk dan Luhansk dan menyebut warga di kedua provinsi itu sebagai teroris. Bahkan operasi ini pun mendapat dukungan penuh negara-negara barat, tidak sekedar dukungan moril, namun juga berbentuk material.
Seperti diungkapkan sendiri oleh Presiden Ukraina Poroshenko, beberapa negara anggota NATO telah mengirim bantuan persenjataan ke Ukraina untuk memadamkan gerakan pemisahan wilayah Donetsk dan Luhansk.
Inilah yang disebut sebagai standar ganda referendum Skotlandia dan Ukraina oleh negara-negara barat.(ca)