Tel Aviv, LiputanIslam.com—Puluhan ribuan orang berkumpul di Tel Aviv pada Sabtu (3/8/18) untuk memprotes UU baru Israel yang rasis terhadap etnis lain di luar Yahudi. UU ini menimbulkan kemarahan dari komunitas etno-religius minoritas di negara itu, yaitu Druze.
PM Israel Benjamin Netanyahu membela UU baru yang menyatakan bahwa hanya bangsa Yahudi yang berhak menuntukan nasib sendiri di negara itu. Selain itu, dalam UU tersebut bahasa Arab akan dihapus dari bahasa resmi.
Kebijakan dari pemerintah sayap-kanan Netanyahu ini pun dikritik oleh komunitas Druze Israel yang merasa dikhianati dan ditendang menjadi penduduk kelas dua.
Druze adalah komunitas relijius beretnis Arab yang merupakan cabang Islam dan memasukkan unsur-unsur agama lain. Komunitas terbesar mereka berada di Lebanon dan Syria.
Di Israel, mereka berjumlah sekitar 120.000 — kurang dari dua persen dari populasi. Tidak seperti warga Arab-Israel yang dibebaskan dari dinas militer, Druze direkrut menjadi tentara wajib militer dan aktif secara luas di pemerintahan dan media arus utama. Beberapa di antara mereka bahkan naik tinggi di jajaran politik dan militer.
Dalam demo di alun-alun Rabin Tel Aviv, para demonstran Druze dan banyak warga Yahudi Israel mengibarkan bendera Israel dan Druze dan membawa plakat yang menuntut UU rasis tersebut dicabut.
“Tidak ada yang bisa menceramahi kami tentang loyalitas, dan kuburan militer bersaksi atas hal ini. Meski kami loyal sepenuhnya, negara tidak melihat kami dengan setara,” kata pemimpun spiritual Druze, Sheikh Muwafaq Tarif, di depan para demonstran.
“Seperti kami memperjuangkan eksistensi dan keamanan negara ini, kami juga bertekad berjuang atas karakter dan hak untuk hidup dalam kesetaraan dan kehormatan,” paparnya.
Seorang guru Druze bernama Yat Salamy, 53, mengatakan bahwa UU ini merusak karakter Israel sebagai negara kosmopolitan.
“Apa yang membuat Israel istimewa adalah struktur sosialnya yang unik– Yahudi, Arab, Druze, Muslim, Kristen, Bedouin– bersama-sama kita semua adalah Israel,” ucapnya.
Kaum Arab-Israel memenuhi sekitar 20 persen dari total 9 juta penduduk. Hukum Israel menjamin hak-hak yang setara kepada mereka, namun banyak yang bersaksi bahwa mereka menghadapi diskriminasi secara terus-menerus, seperti pelayanan publik yang buruk, alokasi pendidikan yang tidak adil, dan masalah lain seperti kesehatan dan tempat tinggal. (ra/middleeastmonitor)