Jakarta, LiputanIslam.com – Terkait maraknya pembahasan terhadap isu terkait kelompok teroris transnasional Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), pihak Polri turut angkat bicara. Dari keterangan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Markas Besar Polri, Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar, menyatakan bahwa pihaknya tak bisa asal ISIS Indonesia. Mengapa?
Alasannya, penangkapan para anggota maupun perekrut ISIS tersebut harus ada dasar hukumnya. “Sekarang mereka masih sebatas simpatisan. Belum terkait dengan aksi-aksi perbuatan melanggar hukum unsur-unsur subyektif dan obyektif,” kata Boy di kantor Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Sabtu, 9 Agustus 2014, seperti dilansir Tempo.
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa penangkapan anggota ISIS bisa dilaksanakan bila ada aktivitas terorisme. Kalau tidak ada, maka tak ada dasar hukum untuk menangkap. Boy juga menyatakan untuk penangkapan perekrut ISIS di Indonesia tinggal menunggu waktu. “Mereka diwaspadai. Silakan berbicara, ini negara demokrasi. Ketika melanggar hukum, kami baru melakukan penangkapan,” ujarnya. Menurut Boy, pengikut ISIS di Indonesia merupakan teroris yang sudah menjalani tahanan.
Gerakan ISIS di Indonesia mulai muncul sejak bulan lalu. Belakangan, muncul video ajakan untuk masuk ISIS di YouTube yang tersebar di Indonesia. Bahkan sudah ada beberapa pembaiatan di sejumlah daerah. Abu Bakar Ba’asyir, terdakwa terorisme yang sedang mendekam di Nusa Kambangan, pun dikabarkan telah membaiat 20-an narapidana terorisme untuk bergabung dengan ISIS.
Sikap Polri ini mendapat kritikan dari Muhammad AS Hikam, seorang pengamat politik. Menurutnya, pernyataan Polri tersebut sama sekali tidak membantu pemerantasan terhadap terorisme.
“Statemen Polri yang menurut hemat saya sangat tidak membantu pemberantasan maraknya gagasan dan gerakan Islam radikal dan atau gerakan lain yang berlawanan dengan Konstitusi serta berusaha mengganti bentuk NKRI,” tulisnya di jejaring sosial.
“Omongan Boy Rafli Amar bahwa Polri tidak bisa asal menangkap anggota ISIS di Indonesia, terkesan sangat legalistik dan, bagi saya, hanya sebuah cover up (upaya menutupi) kelemahan, ketidak mampuan, dan ketidak beranian dirinya menghadapi ancaman terhadap keamanan dan kepentingan nasional RI,” tambahnya.
AS Hikam menilai, untuk dasar hukum penangkapan anggota ISIS, ada UU mengenai Terorisme dan UU mengenai Kewarganegaraan RI pun sebenarnya bisa digunakan. Dia khawatir statemen Polri itu akan ditafsirkan publik bahwa pihak Polri tidak punya semangat yang serius dalam menghadapi ancaman terhadap keamanan nasional seperti ISIS ini.
“Boro-boro Polri aktif dalam upaya deteksi, cegah, dan penanggulangan dini terhadap ancaman ini, bahkan setelah begitu banyak informasi dan bukti maraknya gerakan perekrutan ISIS di Indonesia saja, pejabat seperti Boymasih berkilah,” katanya.
Argumen Boy bahwa Polri baru bisa menangkap simpatisan ISIS jika mereka melakukan aksi teror, menurut dia, menunjukkan kebebalan nalar yang luar biasa. Bagaimana mungkin Polri akan bisa dijadikan alat negara untuk mengatasi maraknya perkembangan ideologi dan gerakan massal para pendukung ISIS jika ukurannya adalah adanya aksi teror di negeri kita?
“Lagipula, bukankah justru rekrutmen mereka itu akan dipergunakan untuk melakukan aksi perang di negara lain? Kalau nalar Boy diikuti, sampai ada lebaran kuda baru akan terjadi tindakan terhadap penyebar ideologi Islam garis keras dan gerakan rekrutmen terhadap anak bangsa di Indonesia.”
AS Hikam juga merasa bahwa pencegahan terorisme harus dimulai sejak dini. “Padahal yang namanya tindakan cegah dini harus dimulai sejak gagasan radikalisme tumbuh dan dikembangkan, apalagi jika sudah ada aksi rekrutmen. Penangkapan dalam rangka cegah dini dan untuk pemeriksaan intensif bisa saja dilakukan untuk mencegah aksi-aksi yang akan mengancam keamanan nasional,” tulisnya. (ba)