foto: kompas

foto: kompas

Jakarta, LiputanIslam.com — Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin harus menelan pil pahit di hari perayaan Natal. Saat menggelar ibadah di depan pintu gerbang gereja, tiba-tiba datang petugas Satpol PP dan sekolompok orang yang membubarkan prosesi doa. Intimidasi dan kata-kata kasar terus terlontar dari sekelompok orang yang tidak setuju dengan adanya GKI Yasmin.

“Kami bukan teroris, kami hanya ingin beribadah,” kata salah satu jemaah GKI Yasmin sambil berteriak. Jemaat pun histeris seketika bahkan sampai menitikkan air mata akibat perlakuan intimidasi yang mereka terima. Akhirnya, mereka terpaksa membubarkan diri dari lokasi dan dikawal oleh petugas kepolisian serta Satpol PP.

Tak cukup sampai disitu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor, Eko Prabowo pun manyatakan bahwa bangunan GKI Yasmin terancam dibongkar karena dinilai, hingga saat ini tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Menurut Eko, setiap tahun terutama saat Natal selalu terjadi konflik dan gesekan antara jemaat GKI Yasmin dan warga. Jika kejadian tersebut kembali terulang, Satpol PP akan membongkar bangunan tersebut.

“Karena ini hanya masalah IMB, bukan soal larangan beribadah. Jadi kita bisa bongkar bangunan ini,” ujar Eko, Kamis, 25 Desember 2014.

Satpol PP, kata Eko, akan melayangkan surat peringatan sebagai teguran pertama. Jika pemilik bangunan tidak mau membongkar bangunannya sendiri, kata dia, maka Satpol PP  yang akan membongkar.

“Kita akan mencari alamat pemilik bangunan untuk mengirimkan surat peringatan ini,” katanya.

GKI Yasmin: Kami akan Terus Berjuang

Juru bicara GKI Yasmin Bona Sigalingging, mengatakan akan terus berjuang untuk bisa menempati gerejanya yang sah menurut keputusan Mahkamah Agung. Menurutnya, bangunan tersebut tidak bisa seenaknya dibongkar, karena lahan ini milik perkumpulan Sinode wilayah Jawa Barat.

Seperti diketahui, kasus ini bermula dari dibekukannya IMB pendirian GKI Yasmin tahun 2008, yang terletak di Jalan KH R Abdullah Bin Nuh, Curug Mekar, dekat perumahan Yasmin, Bogor.

Sengketa pembangunan ini lalu masuk ranah hukum terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung pada 4 September 2008, majelis hakim memenangkan gugatan panitia pembangunan Gereja Yasmin tentang Pembekuan IMB. Pemerintah Kota Bogor kemudian mengajukan banding, dan Pengadilan Tinggi TUN di Jakarta mengeluarkan keputusan yang menguatkan keputusan PTUN Bandung.

Atas keputusan PT TUN Jakarta, Pemerintah Kota Bogor mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung (MA). Lalu pada Desember 2010, MA telah mengeluarkan keputusan yang pada dasarnya menguatkan keputusan yang dikeluarkan PTUN Bandung dan PT TUN Jakarta yang menyatakan Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor untuk mencabut surat Pembekuan IMB GKI Yasmin.

Harifin Tumpa: Laksanakan Keputusan MA

Seperti diketahui, Walikota Bogor saat itu yang mencabut IMB GKI Yasmin, Diani Budiarto, enggan melaksanakan putusan MA tentang GKI Yasmin. Pada tahun 2011, kecaman pun datang dari Ketua MA Harifin Tumpa, dan ia menegaskan Walikota harus melaksanakan keputusan MA tanpa syarat.

“Laksanakan (putusan MA),” kata Harifin Tumpa, pada 17 November 2011 seperti dilansir detik.com.

Dengan tidak dilaksanakannya putusan MA, kata pria yang telah mengakhiri masa tugasnya pada tahun 2012 ini, maka kasus GKI Yasmin membuat kerukunan umat beragama disorot dunia Internasional.

“Itulah yang menjadi masalah dan menjadi sorotan internasional. Ya sebaiknya dilaksakanan,” terang Tumpa. Langkah Diani Budiarto yang menawarkan relokasi tempat baru juga dinilai tidak tepat. Sebab, relokasi harus dengan persetujuan jemaat GKI Yasmin.

Dan Walikota Bogor yang baru, Bima Arya mengatakan pada Kamis, 11 Desember 2014 bahwa ia tidak bisa membuka gereja sebagaimana putusan dari MA, dan untuk itu, ia mengklaim memiliki alasan yang kuat. Ia juga mengatakan  telah meminta kepada Departemen Dalam Negeri dan Kementerian Agama untuk menimbang dalam pada masalah ini.

“Tapi sejauh ini kami belum menerima tanggapan,” kata Bima Arya.

“Yang jelas adalah bahwa jemaat tidak perlu menggelar perayaan Natal di trotoar. Trotoar bukan tempat untuk berdoa. Kami telah menyediakan tempat alternatif seperti Harmoni atau tempat-tempat lain,” tambah dia. (ba)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL