LiputanIslam.com – Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Kemenkeu Isa Rahmatarwata dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (1/7), menyebutkan bahwa utang Lapindo Brantas dan PT Minarak Lapindo Jaya sekitar Rp731 miliar ditambah bunga sebesar empat persen, namun baru dicicil sebanyak 5 miliar saja pada akhir tahun 2018.

“Sejauh ini pembayaran yang pernah dilakukan adalah pada Desember 2018 sebanyak Rp5 miliar,” katanya.

Baca juga: Kasus E-KTP, KPK Akan Ungkap Tersangka Baru

Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian antara pemerintah dan pihak Lapindo pada Juli 2015 menyatakan bahwa utang harus lunas pada Juni 2018. Namun sampai pertengahan 2019 ini baru terbayar Rp.5 miliar.

Utang tersebut berasal dari pinjaman pemerintah untuk melunasi pembayaran tanah dan bangunan warga yang terkena dampak lumpur di Sidoarjo. (Ay/Antara)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*