Freeport-McMoran-mineJakarta, LiputanIslam.com — PT Freeport Indonesia, perusahaan penambangan asal Amerika Serikat, beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya (KK) yang ditandatangani pada tahun 1967 berdasarkan UU 11/1967 mengenai PMA. Berdasarkan KK ini, Freeport memperoleh konsesi penambangan di wilayah seluas 24,700 acres (atau seluas +/- 1,000 hektar. 1 Acres = 0.4047 Ha). Masa berlaku KK pertama ini adalah 30 tahun. Kemudian pada tahun 1991, KK Freeport di perpanjang menjadi 30 tahun dengan opsi perpanjangan 2 kali, masing-masing 10 tahun.

Kendati telah memperoleh trilyunan rupiah selama beroperasi di negeri ini, namun Freeport justru konsisten melakukan ‘dosa’ terhadap rakyat Indonesia. Berikut ini, adalah dosa fatal Freeport, yang berhasil dirangkum dari berbagai sumber;

Pertama, Freeport Tidak Bayar Dividen Selama Tiga Tahun

Tahun 2012, 2013, dan 2014, PT Freeport Indonesia tidak membayarkan dividen hasil tambang emas dan tembaganya di Papua kepada pemerintah Indonesia. Deviden, adalah adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.

Pemerintah menghitung, Freeport semestinya membayar dividen sebesar Rp 1,5 triliun di 2012 dan Rp 1,5 triliun lagi di 2013, sesuai dengan jumlah saham sebesar 9,34 persen.

Mangkirnya Freeport dalam membayar kewajibannya, membuat geram Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, R Sukhyar mengungkapkan, tidak dibayarnya dividen tersebut, karena keputusan pemegang saham Freeport Indonesia, yaitu Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, induk usaha Freeport di Amerika Serikat.

“Kenapa tidak dibayar? Karena berdasarkan keputusan pemegang sahamnya, Freeport tidak perlu setor dividen, dananya digunakan untuk investasi kembali. Ya kalau pemegang saham mayoritasnya menyatakan begitu, Pemerintah Indonesia nggak bisa apa-apa,” ungkapnya.

Namun keterangan ini berbeda dengan yang diungkapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran, Kemenkeu, Askolani. Tahun lalu ia menyatakan bahwa pemerintah telah ‘mengikhlaskan’ deviden yang tidak dibayar Freeport. Menurutnya, karena sudah lewat tahun, laporannya telah ditutup dan tak bisa ditagih lagi.

“Iya yang tahun lalu dilepas, sebabnya udah lewat. Kan kita laporannya sudah tutup, sudah LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat). Sekarang kita maju. Kalau ke belakang kan sudah diaudit, itu kan udah dilaporkan. Kita nagih yang 2014,” terangnya. (Baca juga: Warisan SBY, Kesepakatan MoU Freeport)

Dari laporan Kompas, Askolani menuturkan bahwa dividen Freeport tahun lalu memang tidak dibayarkan lantaran untuk membiayai operasional yang kurang. Dia menampik bahwa Freeport mengalami kerugian, dan hanya kurang pendanaan kegiatan operasi.

Pemerintah saat ini bersikeras, agar Freeport menandatangani amandemen kontrak karyanya. Di dalamnya, ada kewajiban Freeport untuk mendivestasikan 40% sahamnya.  Tapi bila Freeprot menginvestasikan atau mengembangkan tambang bawah tanah (underground), maka kewajiban divestasi sahamnya hanya 30%, berdasarkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang kegiatan usaha penambangan minerba. (ba)

Next

DISKUSI:
SHARE THIS:

Comments are closed.

Positive SSL