tengku Z

Wasekjen MUI

Jakarta, LiputanIslam.com — Penghapusan dana bantuan sosial oleh Presiden Joko Widodo, dikeluhkan oleh  Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnain. Menurutnya, ada upaya peminggiran terhadap umat Islam sepanjang 2014. Baik dari peran politik, ekonomi dan budaya.

“Islam sengaja dihancurkan dan dihilangkan. Dengan tidak mencairkan bansos jelas-jelas membunuh ormas-ormas terutama ormas Islam,” kata Tengku, 30 Desember 2014.

Sepanjang 2014,  menurut Tengku, pemerintah tidak adil terhadap umat Islam Indonesia yang notabene merupakan penduduk mayoritas. Timbulnya banyak konflik selama ini juga dianggap karena umat Muslim sebagai kaum mayoritas justru dipinggirkan. Jika pemerintah tidak sungguh-sungguh memperhatikan umat Muslim sebagai mayoritas, maka konflik akan terus tersulut di 2015.

“Setiap ada perayaan umat Islam tidak pernah datang. Tapi kemudian rela jauh-jauh pergi ke Papua. Ini kan secara transparan rakyat melihat pemerintah berpihak ke minoritas,” papar Tengku, seperti dilansir republika.co.id.

Seperti diketahui, Jokowi telah menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menghapus dana bantuan sosial di seluruh Indonesia.

“Atas perintah Pak Presiden, dana bansos akan ditarik secara nasional. Penghapusan anggaran bansos dilakukan atas dasar banyaknya penyelewengan atas dana tersebut,” jelasnya.

“Masih banyak anggaran bansos yang tidak tepat sasaran dan berakhir pada persoalan hukum yang menjerat kepala daerah dan DPRD,” lanjut Tjahjo.

KPK Dukung Dana Bansos Dihapus

Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung rencana pemerintah menghapus program dana bantuan sosial di daerah ataupun di kementerian dan lembaga negara. Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan hasil riset lembaganya bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menunjukkan pengelolaan dana bantuan sosial cenderung bermasalah.

“Program itu sudah salah sejak perencanaan yang berujung pelaksanaan yang tak terkelola dengan baik. Akibatnya, muncul masalah dalam pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan,” ujar Zulkarnain, 21 Desember 2014. Dari laporan tempo.co, berikut ini adalah para pejabat yang terlilit kasus terkat dana bansos;

1. Empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan–Adil Patu, Mudjiburahman, Mutaqbir Sabri, dan Kahar Gani–ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan tinggi setempat. Mereka diduga terlibat penyalahgunaan dana bansos 2008 yang merugikan negara hingga Rp 8,87 miliar.

2. Bekas Wakil Gubernur Sumatera Selatan Eddy Yusuf divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang. Dia terbukti menilap dana bansos selama menjabat Bupati Ogan Komering Ulu pada 2005-2010. Total kerugian negara akibat perbuatannya sebesar Rp 1,6 miliar.

3. Tujuh orang pejabat Provinsi Banten menjadi tersangka kasus bansos 2011-2012 senilai Rp 7,6 miliar. Salah satunya adalah bekas Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Banten Zaenal Muttaqien.

4. Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada sebagai tersangka kasus suap dana bansos Pemerintah Kota Bandung. Kasus ini juga menyeret Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi. Dada telah divonis 10 tahun penjara atas kasus ini.

Bansos Diselewengkan

Dari berbagai informasi yang dihimpun Liputan Islam, bansos adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Namun pada praktiknya,banyak terjadi penyelewengan.

Penyelewengan tidak hanya dilakukan oleh para pejabat. Pada tahun 2012 lalu, Gamawan Fauzi yang masih menjabat sebagai Mendagri menyatakan bahwa ada sekitar sembilan ribu organisasi masyarakat (ormas) yang berdiri dan tercatat di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementrian Dalam Negeri . Jumlah itu, belum termasuk yang tidak terdaftar.

Ironisnya, dari laporan kemendagri.go.id, kehadiran ormas-ormas malah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada sejumlah ormas yang sering mengajukan proposal dan meminta dana bansos serta dana hibah. Untuk itu, ia menyatakan bahwa aliran dana bansos harus dipertanggungjawabkan, meliputi laporan penggunaan hibah, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan. Kewajiban pertanggungjawaban penggunaan hibah dan bansos oleh ormas akan menjadi pintu masuk bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit. (ba)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*