indonesia iranBandung, LiputanIslam.com — Suara-suara optimisme tentang hubungan yang positif antara Indonesia dengan Iran mengemuka dalam acara diskusi bertema “Optimalisasi Hubungan Indonesia Iran di Bawah Pemerintahan Presiden Hassan Rouhani Pasca Pelonggaran Sanksi Iran oleh Negara Barat” yang digelar oleh Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) Deplu di Bandung, tgl 8 Februari lalu.

Guru Besar UIN Jakarta yang juga tokoh cendekia Islam Indonesia, Azyumardi Azra, misalnya, merasa optimis bahwa hubungan Indonesia-Iran bisa dibangun lebih baik lagi, selain karena besarnya potensi ekonomi, juga secara kultural bangsa Indonesia juga sudah jenuh dengan sikap-sikap takfirisme (suka mengkafirkan) yang akhir-akhir ini gencar disuarakan oleh sekelompok orang. Apalagi sebagian besar muslim Indonesia sebenarnya bersimpati pada Iran yang berani melawan hegemoni AS. Salah satu buktinya adalah kerasnya protes rakyat Indonesia saat delegasi Indonesia mendukung Resolusi PBB nomor 1747 tentang embargo atas Iran karena program nuklir Iran.

Hal yang sama disampaikan Abdul Mu’ti, Sekretaris Dewan Pendidikan Muhammadiyah yang juga menjadi salah satu narasumber diskusi. Menurutnya, berbeda dengan Malaysia yang secara resmi menolak Syiah, Indonesia  tetap mengambil sikap netral. Ini adalah modal besar dalam meningkatkan hubungan Indonesia dengan Iran di berbagai aspek, mulai dari ekonomi hingga budaya.

Bahwa konflik Sunni-Syiah di Indonesia adalah masalah politik, juga dijelaskan oleh Prof Azyumardi Azra. Azra menekankan bahwa dulu tidak pernah ada konflik antar mazhab di Indonesia karena Islam Indonesia adalah Islam yang damai dan toleran. Namun pasca reformasi, agama kemudian menjadi bagian dari manipulasi politik oleh pihak-pihak yang ingin mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Berlarut-larutnya konflik Sampang, serta polemik fatwa Syiah sesat atau tidak, juga menjadi bagian dari kepentingan politik ini. Padahal, kata Azra, ulama-ulama tingkat internasional sudah sepakat bahwa Syiah adalah bagian dari Islam.

Selain kedua pembicara tersebut di atas, seluruh pembicara lainnya juga sepakat bahwa paska tercapainya kesepakatan program nuklir Iran oleh negara-negara anggota tetap DK PBB plus Jerman (Sixtet) akhir tahun lalu, Iran memberikan peluang bisnis yang sangat besar bagi Indonesia. Para pembicara itu adalah Listyowati (Direktur Asia Selatan, Ditjen Aspasaf Kemlu), Andy Rachmianto (Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kemlu), Ibnu Hadi (Direktur Amerika Utara dan Tengah Kemlu), Dian Wirengjurit (Dubes Indonesia untuk Iran), dan Trias Kuncahyono (Wapemred Kompas)

Dubes Indonesia untuk Iran, Dian Wirengjurit, misalnya, menyebutkan bahwa Iran adalah pengimpor minyak nabati, kertas, alumunium, karet, teh, dll, yang semuanya bisa disediakan Indonesia. Tapi, sayangnya, mereka tidak bisa langsung membelinya dari Indonesia, melainkan dari negara-negara ketiga.

“Iran diembargo 34 tahun, tetapi mampu membangun mobil nasionalnya. Dalam satu tahun mereka produksi 1,6 juta mobil dan artinya butuh karet untuk ban. Lalu karetnya dari mana? Padahal kita punya karet, tapi Iran membelinya dari negara ketiga, misalnya Malaysia,” kata Dian.

Artinya, yang mendapat untung besar dari produk Indonesia justru negara ketiga. Dian menganalisis, hambatan utama adalah persepsi negatif masyarakat Indonesia terhadap Iran. Banyak pebisnis Indonesia yang khawatir berbisnis di Iran hanya gara-gara informasi yang salah: mengira Iran negara teror, kejam, sesat, dll. Dian juga menyampaikan bahwa  banyak sekali tamu-tamu Indonesia yang diundang ke Iran sangat terkejut, mendapati bahwa Iran ternyata tidak seperti yang diceritakan oleh media.

Terkait dengan kendala finansial, Dian menyatakan bahwa bila Malaysia, China, India, selama ini terbukti lancar berbisnis dengan Iran di masa sanksi, maka seharusnya pebisnis-pebisnis Indonesia juga mampu mencari jalan keluar dari berbagai kendala yang ada.

Karena itulah, Dian mengkritisi media-media di Indonesia yang tidak memberikan persepsi yang benar tentang Iran, akibatnya muncul mindset yang salah, dan keputusan yang diambil pun salah.

Sementara Listyowati menyampaikan data-data hubungan bilateral Indonesia-Iran. Sejauh ini sudah 53 dokumen kerjasama bilateral yang ditandatangani melalui berbagai mekanisme, mulai dari Joint Committee on Economic and Trade, hingga Joint Cultural Commission. Sayangnya, belum semuanya terlaksana. Selain itu, volume perdagangan kedua negara pada tahun 2013 ini menurun karena berkurangnya impor  migas dari Iran. Tahun 2012, volume dagang  Indonesia-Iran $1,26 M, namun 2013 hanya $ 495,45 juta. Kedua negara saling membutuhkan: Indonesia butuh migas murah dari Iran, sebaliknya Iran sangat membutuhkan kertas, minyak nabati, teh, kopi, dari Indonesia. Iran bahkan sudah memberikan komitmen investasi di Indonesia: refinery, petrokimia, pembangkit listrik, nuklir, manufaktur, transportasi udara, kesehatan, dll.

Namun demikian, selama ini ada kendala besar yaitu sistem perbankan yang masih menghalangi transfer uang dari Indonesia-Iran (dan sebaliknya). Yang menarik, Listyowati juga menyebutkan bahwa meskipun di level G to G (antar pemerintah) hubungan Indonesia –Iran tidak ada masalah, di level grass-root ada kendala, yaitu isu Sunni-Syiah di Indonesia. Akhir-akhir ini kelompok radikal di Indonesia telah melakukan gerakan anti-Syiah sambil melakukan pelecehan terhadap lambang-lambang negara Iran.

Sementara Ibnu Hadi yang membawakan presentasi berjudul “Perkembangan Hubungan AS-Indonesia dan Pengaruhnya bagi Indonesia”, memberikan fakta menarik, yang membuktikan kebenaran kecurigaan masyarakat umum selama ini: bahwa AS memang berperan dalam lambatnya kemajuan hubungan Indonesia-Iran. Ibnu memaparkan data-data tentang kebijakan unilateral AS terhadap Iran, yaitu CISADA (2010) yang memberikan sanksi kepada perusahaan yang berhubungan bisnis dengan Iran, dan Section 1245 of National Defence Authorization Act (2012). Akibat section 1245 ini, Pertamina tidak lagi bisa impor migas dari Iran. Bila impor dilakukan, institusi-institusi finansial AS akan melepas obligasi Pertamina, dan akan menimbulkan ketidakstabilan keuangan Pertamina. Itulah sebabnya, Pertamina pun berhenti mengimpor migas, padahal 50% gas kebutuhan kita diimpor dari Iran; dan harganya pun 50% lebih murah. Selain itu, proyek kilang minyak di Banten (ditandatangani 2010) pun terpaksa tertunda hingga kini.

Ibnu menjelaskan, ada dua tahap sanksi yang dilakukan AS, yaitu: Pertama sanksi bagi perbankan swasta, kedua sanksi bagi bank sentral dan institusi keuangan negara-negara lain (akses transaksi keuangan negara tersebut ke AS akan dibekukan bila diketahui bekerjasama dengan Iran).
makin pesat.

Dalam perundingan Genewa bulan November 2013, Iran bersedia menunda pengayaan uraniumnya selama 6 bulan dan sebaliknya, sanksi  atas Iran diperlonggar: sanksi atas produk petrokimia, emas, dan metal berharga dihapus, pembatasan ekspor migas ditunda, hak Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir damai diakui (dan inilah yang terpenting bagi Iran), dibuatnya financial channel untuk memfasilitasi kebutuhan keuangan Iran.

Menariknya, begitu kesepakatan Jenewa ini disepakati, negara-negara barat langsung ‘menyerbu’ Iran, memanfaatkan pelonggaran sanksi ini untuk mencari kerjasama bisnis seluas-luasnya. Prancis segera mengirim delegasi dagang, Rusia mengirim s-300 anti-aircraft missile dan membangun reaktor baru di Busher, Jerman, Italia, dll.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Andy Rachmianto merekomendasikan, agar pemerintah Indonesia tidak terlalu lama menunggu dalam memanfaatkan peluang bisnis yang sangat besar ini.

Yang menarik, Dubes Dian Wirengjurit mengupas masalah hubungan Indonesia-Iran dari sisi sosial budaya. Menurutnya, konflik Sunni-Syiah di Indonesia juga akibat dari persepsi yang salah. Revolusi Iran telah dipropagandakan sedemikian rupa oleh media sehingga banyak pihak takut pada revolusi Iran; padahal kenyataannya Iran tidak pernah menyerang negara manapun; di Iran juga tidak pernah ada konflik Sunni-Syiah (semua agama dan mazhab mendapatkan perlakukan baik di Iran). Tapi mengapa justru konflik berdarah Sunni-Syiah muncul di Indonesia? Artinya, menurut Dian, ini tidak ada kaitan dengan Iran sebagai negara, tetapi masalah sosbud dan politik internal bangsa Indonesia sendiri.

Diskusi ditutup dengan “personal note” dari Hery Saripudin, Kepala Pusat P2K2 Aspasaf (Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia, Pasifik, dan Afrika yang menjadi penyelenggara diskusi ini). Antara lain ia menekankan bahwa kita seharusnya menghindari anggapan bahwa “persepsi adalah kebenaran”. Semua pihak hendaknya berusaha meluruskan persepsi yang muncul, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Indonesia adalah kekuatan Sunni terbesar, dan Iran adalah kekuatan Syiah terbesar. Bila kedua negara bekerja sama, tentu akan menghasilkan kekuatan ekonomi yang dahsyat. Ditandanganinya Joint Plan of Action di Jenewa (pelonggaran sanksi) serta perubahan konstelasi politik Iran yang dibawa Presiden Rouhani, bisa menjadi titik balik hubungan Indonesia-Iran.(ca/global review/kompas)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL