Edi Sukendi di depan kapal oranye (foto:news.com.au)

Edi Sukendi di depan kapal oranye (foto:news.com.au)

Pelabuhan Ratu, liputanislam.com—Hari itu, Kopral Edi Sukendi, mendengar kabar bahwa ada kapal asing yang mendarat di perairan Pelabuhan Ratu pada sore hari 15 Januari. Menurut saksi mata, ada sekitar 60 orang asing keluar dari kapal dan langsung lari ke dalam hutan.

Edi pun mendatangi kapal itu dan takjub melihat kapal yang canggih itu: masih baru, bercat oranye. Ada tempat duduk untuk 90 orang, lengkap dengan sabuk pengaman, AC, jaket pelampung, peralatan navigasi, makanan, dan air.

Media Australia, News.com (1/2) mengupas ‘kapal oranye’ ini. Ternyata, kapal penyelamat (lifeboat) berwarna oranye itu adalah satu 11 kapal sejenis yang dibeli pemerintahan Abbott dari Singapura dengan tujuan untuk mengembalikan para pencari suaka ke perairan Indonesia.

Para penumpang di dalam kapal oranye itu ternyata sebelumnya naik kapal kayu ke Australia. Dalam perjalanan, menjelang sampai ke Pulau Christmast, mereka terpergok petugas perbatasan Australia, Border Protection Command. Mereka kemudian dievakuasi dan berada di atas kapal milik Australia itu selama selama 10 hari. Pada hari ke-10, mereka dipaksa masuk ke dalam kapal oranye itu. Lalu, kapal Australia menggiring kapal oranye itu kembali ke perairan Indonesia.Para pengungsi itu diperlakukan bagai sampah, dibuang begitu saja.

Australia yang Lari dari Tanggung Jawab
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto menyatakan, masuknya Angkatan Laut (AL) Australia menghalau manusia perahu hingga ke wilayah maritim Indonesia merupakan pelanggaran kedaulatan.

“Pemerintah Australia di bawah pimpinan PM Tonny Abbott juga harus paham dan mengerti apa arti kedaulatan Republik Indonesia (RI), yang dilanggar begitu saja oleh AL Australia,” kata Djoko melalui pesan elektronik, Rabu (22/1) siang.

“Pengembalian pencari suaka yang sudah masuk wilayah negara manapun termasuk Australia, maka negara tersebut harus mengelolanya sesuai amanat konvensi PBB dan harus mengurusnya,” kata Djoko lagi.

Lembaga HAM Australia sendiri sudah mengkritik kebijakan Abbot. The Refugee Council of Australia pernah menyatakan protes mereka atas kebijakan Australia yang ‘membuang’ para imigran ini. Paul Power, chief executive RCA, sebagaimana dikutip Aljazeera (24/7/13) mengatakan, Australia tidak bisa melimpahkan tanggung jawabnya atas para imigran pencari suaka itu, kepada negara tetangganya yang lebih miskin, dan di saat yang sama memberikan ceramah kepada negara-negara lain soal bagaimana meningkatkan standar perlindungan kepada pengungsi. Paul menyebut sikap pemerintah Australia ini munafik.

Dalam hal ini, Indonesia seharusnya berani bersikap tegas kepada Australia, karena seperti dikatakan peneliti dari Global Future Institute, M. Arief Pranoto, “Secara geopolitik, sesungguhnya Aussie merasa cemas bila terputus hubungan sebab hampir 80% APBN-nya tergantung republik ini. Indonesia itu buffer zone bagi Aussie, selain merupakan pasar bagi komiditi ekspornya, juga kapal-kapal dan kontainernya hilir mudik membawa barang ekpor-impor melalui perairan Indonesia.” (dw/news.com.au/aljazeera/beritasatu.com)

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL