Iran hails Palestinian Fatah-Hamas unity dealLiputanIslam.com — Tanggal 24 April lalu faksi-faksi politik Palestina mengumumkan kesepakatan rekonsiliasi nasional. Ini bukan hal yang pertama kali terjadi. Selama hampir 10 tahun, berbagai kesepakatan untuk mengakhiri persaingan antar faksi dan mewujudkan pemerintahan bersatu, datang dan pergi begitu saja. Apakah kali ini akan berbeda?

Kematian tokoh pejuang Palestina Yasser Arafat bulan November 2004 menjadi penanda dimulainya era persaingan keras antara 2 kelompok politik utama Palestina, Hamas dan Fatah, untuk memerintah wilayah Palestina yang terpisah, Jalur Gaza dan Tepi Barat. Pergumulan antara kedua fakti itu bagaikan Perang Parit dalam Perang Dunia II tahun 1914-1918. Meski berlangsung dengan sangat keras, kedua pihak tidak mampu beranjak dari posisinya apalagi apalagi mengalahkan lawannya.

Sejak memenangkan pemilihan umum tahun 2006, Hamas telah mengalami berbagai hantaman, mulai percobaan kudeta, penghentian bantuan oleh negara-negara Arab dan komunitas internasional (kecuali Iran dan Suriah), serangan-serangan bersenjata Israel, blokade oleh Israel dan Mesir hingga muncul dan tenggelamnya kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir. Namun, hingga saat ini Hamas masih tetap berkuasa di Gaza yang terisolir.

Di sisi yang lain, Fatah, dengan istilah lain yang lebih “keren” Otoritas Palestina, mampu bertahan dari beberapa kali serangan Israel, meletusnya kolonisasi zionis (pembangunan pemukiman yahudi), merosotnya legitimasi karena praktik-praktik korupsi dan lemahnya sikap di hadapan Israel, Fatah masih mampu berkuasa di Tepi Barat.

Di antara keduanya itu rakyat Palestina terjebak di tengah-tengah Gaza yang terisolir, pemukiman-pemukiman yang terpisah-pisah oleh tembok pemisah dan pos penjagaan Israel di Tepi Barat, serta kamp-kamp pengungsi di beberapa negara tetangga. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan putus asa, saat “rekonsiliasi” datang silih berganti tanpa memberikan dampak apapun bagi nasib mereka.

Untuk memahami prospek dari rekonsiliasi Fatah-Hamas tgl 24 April lalu itu, kita harus menganalisa perjalanan hubungan kedua faksi itu, berdasar perspektif dari perjanjian-perjanjian kesepakatan antara keduanya selama 10 tahun terakhir. Waktu dan lokasi dari kesepakatan-kesepakatan tersebut dengan jelas memperlihatkan dinamika kekuatan politik faksi-faksi Palestina yang sangat dipengaruhi oleh dinamika politik kawasan.

Kesepakatan Kairo (Maret 2005):

Pada bulan Maret 2005, 13 kelompok-kelompok politik Palestina bersama Menlu Suriah Walid Mouallem, berkumpul di Kairo untuk mengadakan perundingan menyikapi Pertemuan Sharm al-Sheikh antara Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan PM Israel Ariel Sharon yang diadakan untuk mengakhiri gerakan Intifada II.

Palestina mengalami kehancuran infrastruktur dan kematian ribuan warganya selama gerakan intifada, sementara Israel justru semakin memperkuat kolonisasinya dengan membangun banyak pemukiman yahudi serta tombok pengaman di Tepi Barat dengan merampas banyak tanah subur dan sumber air Palestina. Sementara kekosongan kekuasaan paska meninggalnya Yaser Arafat bulan November 2004 meninggalkan Palestina yang dilanda pertikaian antar faksi.

Di tengah kondisi yang carut-marut itulah muncul gerakan Hamas yang berhasil meraih simpati publik, yang menaruh harapan kepadanya untuk bisa melawan penindasan Israel. Hamas dianggap sebagai pengemban baru amanah perjuangan Palestina setelah Fatah dianggap telah gagal dengan kebijakan moderatnya terhadap Israel serta perilaku korup para pemimpinnya.

Secara alami, Hamas menjadi rival utama kekuasaan Fatah khususnya di dalam organisasi induk perjuangan Palestina, Palestinian Liberation Organization (PLO), dan secara pelan namun pasti menyuarakan tuntutan reformasi PLO untuk memberikan kekuasaan lebih kepada Hamas dan kelompok-kelompok Palestina lainnya.

Bahasa yang tertulis dalam Kesepakatan Kairo 2005 menunjukkan dengan jelas harapan Hamas untuk diberikan peran lebih besar dalam pengambilan keputusan di organisasi PLO, terutama dalam menghadapi pemilu legislatif yang akan digelar kemudian. Selain itu, bahasa “perlawanan anti-Israel” serta hak kembali bagi pengungsi Palestina juga terdengar nyaring dalam kesepakatan itu.

Kesepakatan ini tidak mampu menghentikan persaingan antar faksi Palestina, yang justru semakin mengeras menjelang dan setelah dilangsungkannya pemilu legislatif yang dimenangkan Hamas tahun 2006.

Kesepakatan Mekkah (Februari 2007)

Pada tahun 2006, setelah kemenangan Hamas dalam pemilihan legislatif bulan Januari, terjadi perselisihan hebat antara Hamas dengan Fatah, terutama menyangkut otoritas keamanan dan pembagian kekuasaan. Pada pertengahan Desember, bahkan Presiden Mahmoud Abbas menyerukan diadakannya pemilu ulang untuk membatalkan kemenangan Hamas. Para pendukung Hamas pun menggelar aksi-aksi demonstrasi yang ditumpas oleh pasukan Fatah. Sementara pasukan Fatah di Gaza yang loyal pada tokoh Fatah oportunis Mohammed Dahlan, mencoba membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Perang jalanan pun berlangsung sengit di jalanan kota Gaza antara milisi Hamas melawan Fatah.

Pada saat yang sama Saudi berupaya mengembalikan pengaruhnya yang runtuh akibat dukungannya kepada Israel dalam Perang Lebanon tahun itu, sekaligus menghambat pengaruh Iran yang semakin kuat terhadap kelompok-kelompok pejuang Palestina. Saudi pun memanggil faksi-faksi Palestina yang bersaing untuk berunding di Mekkah. Fatah diwakili oleh Mahmoud Abbas dan Mohammed Dahlan, sementara Hamas diwakili oleh Ismail Haniyeh dan Khaled Meshaal. Selama 8 hari antara tanggal 1 sampai 8 Februari, kedua kelompok itu berunding dan menghasilkan kesepakatan untuk menghentikan pertikaian dan pembentukan pemerintahan bersama, yang diturunkan dalam langkah-langkah yang detil.

Dalam pemerintahan baru itu Hamas yang memenangkan pemilihan legislatif mendapatkan jabatan Perdana Menteri, kementrian pendidikan, urusan wakaf, tenaga kerja, pemerintahan lokal, pemuda dan olahraga, kehakiman, telekomunikasi, ekonomi, dan beberapa jabatan menteri negara. Hamas juga diberi hak untuk mengajukan calon independen untuk kementrian dalam negeri, perencanaan pembangunan, dan beberapa pejabat menteri negara.

Di sisi lain Fatah pun tetap mendapatkan wakilnya di kabinet seperti wakil perdana menteri, menteri kesehatan, sosial, pekerjaan umum, transportasi, pertanian, urusan penjara dan menteri luar negeri.

Secara umum perjanjian tersebut mengkombinasikan secara seimbang perjuangan bersenjata dengan diplomasi berdasar norma internasional. Perjanjian juga menyerukan rekonsiliasi dan reformasi pada lembaga parlemen, keamanan dan hukum. Di bidang keamanan, disepakati pembentukan Dewan Keamanan yang membawahi semua lembaga politik dan keamanan setelah terbentuknya pemerintahan bersama.

Pada tgl 17 Maret 2007 terbentuk pemerintahan bersama, namun hanya bertahan selama 3 bulan.

Inisiatif Yaman (Februari 2008):

Berdasarkan beberapa dokumen yang bocor ke publik, Israel, AS dan sekutu-sekutu lokalnya seperti rezim Mesir dan Yordania mendukung aparat bersenjata Fatah untuk menumbangkan pemerintahan Hamas. Jutaan dolar bantuan senjata dan pelatihan diberikan kepada Fatah dengan koordinasi Letjend Keith Dayton.

Di sisi lain Hamas memperkuat aparat keamanannya untuk mengimbangi Fatah. Hasilnya adalah konflik-konflik bersenjata tiada henti antara kedua faksi, terutama di Tepi Barat, ketika aparat keamanan Otoritas Palestina berusaha merampas persenjataan kelompok-kelompok pejuang anti-Israel.

Puncaknya adalah apa yang disebut dengan “Perang Gaza” antara Fatah dan Hamas, dimana semua tokoh Hamas dan Fatah di Gaza menjadi sasaran serangan pihak lawan. Setelah perang selama 5 hari di bulan Juni itu, Hamas berhasil mengusir Fatah dari Gaza. Pemerintahan bersama pun bubar dengan sendirinya dan Mahmoud Abbas menyatakan kondisi darurat, memecat Ismail Haniyeh sebagai perdana menteri dan menggantikannya dengan Salam Fayyad.

Sebaliknya Hamas mengutuk Abbas dan Fatah atas usaha kudeta yang gagal. Maka secara fisik dan politi, Palestina pun terpecah menjadi 2, pemerintahan Hamas di Gaza dan Fatah (Otoritas Palestina) di Tepi Barat.

Sejak itu, perang rahasia antara Fatah dan Hamas pun marak terjadi yang diwarnai dengan berbagai bentuk praktik-praktik kotor. Hamas menindas Fatah di Gaza, sementara Fatah menindas Hamas di Tepi Barat. Dalam kondisi ini, Israel meningkatkan blokadenya atas Gaza, dan bantuan internasional seluruhnya (kecuali dari Iran dan Suriah) dihentikan  bagi pemerintahan Hamas dan mengalir seluruhnya kepada Fatah.

Dalam situasi ini, diktator Yaman Ali Saleh tiba-tiba muncul dengan inisiatifnya untuk memecahkan masalah Palestina. Para pejabat Hamas dan Fatah pun diundang ke Sana untuk berunding kembali. Dan setelah beberapa hari, muncullah apa yang disebut “Inisiatif Yaman”.

Sebagaimana kesepakatan-kesepakatan sebelumnya, dalam “Inisiatif Yaman” juga ditekankan pada semangat rekonsiliasi dan reformasi PLO dengan menyebutkan perlunya menghormati Kesepakatan Cairo dan Mekkah. Namun seperti kesepakatan-kesepakatan sebelumnya, kesepakatan ini pun hancur di tengah jalan. Hanya beberapa jam setelah ditandatanganinya kesepakatan, muncul perselisihan tentang bagaimana dan kapan pembicaraan antar faksi-faksi Palestina dilanjutkan.

Dan saat perselisihan itu berlangsung, Israel melakukan serangan militer besar-besaran dengan sandi Operation Cast Lead, antara akhir tahun 2008 dan awal tahun 2009. Akibat serangan ini sebanyak 1.400 warga Palestina tewas, ribuan lainnya luka-luka dan infrastruktur Gaza yang hancur.

Namun itu tetap tidak mengubah keseimbangan Hamas-Fatah. Hamas tetap mempertahankan kekuasaannya di Gaza dan Fatah dengan dukungan Amerika dan sekutu-sekutunya semakin memperkuat cengkeramannya di Tepi Barat.

Kesepakatan Kairo II (Mei 2011)

Perundingan ini berlangsung di tengah suasana Arab Springs yang tengah memanas dengan rezim Hoesni Mubarak, pendukung kuat Fatah, tumbang dari kekuasaannya dan digantikan oleh rezim Ikhwanul Muslimin yang pro-Hamas.

Kesepakatan Kairo II yang difasilitasi oleh inteligen Mesir dan ditandatangani oleh pemimpin Hamas Khalid Meshal dan Ketua Fatah sekaligus Ketua Otoritas Palestina Mahmoud Abbas pada tanggal 4 Mei 2011, mencerminkan perubahan konstalasi politik kawasan saat itu.

Dalam kesepakatan ini Hamas menerima Abbas sebagai kepala negara serta kesepakatan untuk melanjutkan pembicaraan damai dengan Israel berdasarkan Perjanjian Oslo yang mengatur bagaimana PLO berfungsi di wilayah pendudukan.

Sebagaimana analisa pendiri dan editor Electronic Intifada, Ali Abunimah, kesepakatan ini mengabaikan aspirasi tentang perlunya reformasi PLO yang “Fatah Centris”, sekaligus memaksa Hamas untuk berubah sepenuhnya menjadi organisasi politik. Kesepakatan juga tidak menyinggung isu-isu penting lainnya seperti perjuangan melawan pendudukan Israel dan hak-hak rakyat Palestina khususnya hak kembali ke kampung halaman bagi para pengungsi Palestina.

Dan akhirnya kesepakatan itu pun hancur begitu saja setelah tidak adanya kesepakatan tentang pembagian kekuasaan antara Fatah dan Hamas.

Deklarasi Doha (Februari 2012)

Ini adalah kesepakatan terakhir antara Fatah dan Hamas sebelum perjanjian Gaza yang ditandatangani tanggal 24 April lalu.Kesepakatan ini dicapai di tengah pengaruh Qatar yang tengah memuncak di kawasan. Rezim Qatar, dengan dukungannya yang massif pada gerakan Ikhwanul Muslimin, berhasil menumbangkan Mohammar Ghadafi di Libya dan Hoesni Mubarak di Mesir. Saat itu Qatar juga tenggah terlibat dalam “petualangan Suriah” yang nantinya terbukti gagal.

Dengan pengaruh Qatar itu, Hamas pun meninggalkan rezim sekutunya Bashar al Assad dan memindahkan kantor urusan luar negerinya dari Damaskus ke Doha, Qatar.

Deklarasi Doha berusaya menghidupkan Kesepakatan Kairo II dengan menekankan perlunya pembentukan pemerintahan bersatu. Fatah pun mengajukan Salam Fayyad sebagai kendidat perdana menteri yang langsung ditolak Hamas, namun Hamas tidak mengajukan calon alternatif. Sementara itu penindasan Hamas di Tepi Barat dan Fatah di Gaza, terus berlangsung. Di sisi lain muncul sikap pesimis tentang bagaimana pemilu dilaksanakan, di wilayah-wilayah Palestina yang tercerai-berai di tengah-tengah pendudukan Israel yang membatasi pergerakan warga Palestina dan menangkapi kandidat-kandidat pemimpin dan legislator Palestina.

Secara efektif hasil yang bisa didapatkan hanyalah kesediaan Fatah untuk melepas tahanan-tahanan politik Hamas, sementara Hamas menyatakan kesediaan untuk membantu pelaksanaan pemilu di Gaza.

Namun, kedua faksi segan untuk melakukan langkah pertama, dan kesepakatan pun hilang dibawa angin.

Perjanjian Gaza (24 April 2014)

Sejak ditandatanganinya Deklarasi Doha dan Kesepakatan Kairo II, ketegangan antara Fatah dan Hamas telah jauh berkurang. Upaya saling mendekat juga dimotivasi oleh serangan Israel atas Gaza, dengan sandi Operation Pillar of Defense, pada bulan November 2012. Di sisi lain, Mahmoud Abbas juga berhasil meningkatkan status Palestina di PBB pada bulan Desember 2012.

Kedua faksi saling menahan diri dari melakukan penindasan terhadap faksi lainnya. Mereka juga mengijinkan pawai dukungan bagi faksi yang lain digelar di wilayah mereka. Pembicaraan-pembicaraan tentang rekonsiliasi pun diumumkan oleh Presiden Mesir kala itu, Mohammad Mursi.

Namun perubahan signifikan terjadi sejak pertengahan tahun 2013. Mursi yang pro-Hamas digantikan rezim militer yang berseberangan dengan Hamas dan bersekutu dengan Israel. Israel pun semakin sering mengeluarkan ancaman untuk menyerang Gaza, sementara blokade yang didukung Mesir juga semakin ketat.

Di sisi lain, Fatah juga kehilangan dukunan dari Israel, dibawah pemerintahan garis keras Benjamin Netanyahu yang tidak tertarik dengan perdamaian dengan Palestina. Di tengah situasi seperti inilah Perjanjian Gaza disepakati setelah melalui pembicaraan selama 2 hari antara Fatah dan Hamas.

Selain mengulang kesepakatan-kesepakatan sebelumnya, terutama Kesepakatan Kairo II tahun 2011, kedua faksi setuju untuk membentuk “pemerintahan teknokrat” dalam waktu 5 minggu serta penyelenggaraan pemilu legislatif dan eksekutif setelah 6 bulan.

Dan sebagaimana perjanjian-perjanjian sebelumnya, tuntutan reformasi PLO pun disetujui dengan mengijinkan Hamas dan kelompok-kelompok Islam lainnya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan PLO.

Tidak lama setelah kesepakatan, Amerika dan Israel pun menyatakan penolakannya dengan diwarnai oleh serangan-serangan militer Israel. Inilah taktik yang selalu dilakukan Israel dan Amerika setiap kali terjadi “perdamaian” antara Hamas dan Fatah. Namun sebagaimana tahun 2006 dimana Amerika dan sekutu-sekutunya melancarkan intimidasi keras, taktik-taktik itu mengindikasikan betapa sulitnya mencapai perdamaian yang harus dicapai oleh Fatah dan Hamas dengan kekuatan internasional yang tidak menginginkannya.

Pertanyaannya sekaran adalah: apakah Hamas dan Fatah benar-benar serius untuk bersatu menghadapi tantangan bersama bangsa Palestina?(ca/al-akhbar)

 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL