Samarinda, LiputanIslam.com--Hingga tutup tahun 2014, setidaknya ada 9 bocah kecil yang tewas di lubang tambang di Samarinda sejak 2011. Demikian dilaporkan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM).
Bocah yang menjadi korban pada tahun 2014 adalah Nadia Zaskia Putri (10) dan Muhamad Raihan (10). Nadia tewas pada tanggal 8 april 2014, di Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Samarinda. Ia terjatuh ke dalam lubang tambang yang diduga milik perusahaan kontraktor Cahaya Ramadhan dan PT Energi Cahaya Industritama (ECI). Nadia ditemukan tewas dalam posisi yang sangat mengenaskan, kepalanya terbenam lumpur dengan masih mengenakan seragam sekolah.
Sementara itu, Raihan tewas pada 22 Desember 2014 setelah terperosok dalam lubang tambang maut yang diduga kuat milik PT. Graha Benua Etam (GBE). Lubang tambang itu dibiarkan menganga tanpa peringatan selama tiga tahun.
JATAM Kaltim menuding ada bau pelanggaran pidana dalam kasus tewasnya Muhamad Raihan. Lubang itu dibiarkan menganga selama tiga tahun lamanya, maka perusahaan telah melanggar Pasal 19-21 Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2010, yang memerintahkan bahwa paling lambat 30 hari kalender setelah tidak ada kegiatan tambang pada lahan terganggu wajib direklamasi.
Berdasarkan pantauan JATAM Kaltim lubang bekas tambang itu juga diduga jaraknya hanya sekitar 50 meter dari perumahan penduduk. Ini berarti telah melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 4 Tahun 2012 Tentang Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batubara yaitu jarak 500 meter tepi lubang galian dengan pemukiman warga.
Perusahaan juga diduga tidak memasang tanda peringatan di sekitar lubang tambang, maka telah melanggar ketentuan teknik tambang seperti yang dimuat dalam keputusan menteri ESDM nomor 55/K/26/MPE/1995, di antaranya: tidak memasang plang atau tanda peringatan di tepi lubang dan tidak ada pengawasan yang menyebabkan orang lain masuk ke dalam tambang.
JATAM Kaltim juga berpendapat terhadap Walikota dan Distamben Kota Samarinda dapat diterapkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 112 UUPPLH, sebab unsur “barang siapa”, “karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain” yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP maupun Pasal 112 UUPPLH “Setiap pejabat berwenang”, “tidak melakukan pengawasan”, “terhadap ketaatan penanggung jawab usaha” atau “kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan”, “mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan”, “mengakibatkan hilangnya nyawa manusia” telah terpenuhi.
JATAM Kaltim pernah mengirimkan peringatan bahkan hingga DPR RI dan Komnas Anak & Komisi Perlindungan Anak Indonesia 24 April 2013 dan 21 April 2014. JATAM juga menyayangkan Kepolisian yang tidak juga berindak tegas terhadap kasus-kasus tewasnya korban di lubang tambang.
Berikut Data Lengkap Korban Tewas di Lubang Tambang Samarinda 2011-2014:
Kasus satu: Miftahul Jannah, Junaidi dan Ramadhani tewas mengenaskan di Lubang Tambang Batubara di Sambutan, Samarinda pada 13 juli 2011 yang diduga milik Hymco Coal. Status hukum: Mandek, bahkan Pemkot hanya memberi Tali Asih dan menganggap persoalan hukum selesai.
Kasus dua: Tewasnya bocah bernama Eza dan Ema di lubang tambang batubara diduga milik PT. Panca Prima Mining pada tanggal 24 Desember 2011 di Perumahan Sambutan Idaman Permai, Pelita. Kasusnya mandek, Pemkot setempat hanya memberi Tali Asih dan menganggap persoalan hukum selesai.
Kasus Tiga: Tewasnya Maulana Mahendra, usia 11 Tahun, di sebuah galian bekas Tambang Batubara diduga milik Said Darmadi 25 Desember 2012. Lokasi lubang tambang di Blok B RT 18 Simpang Pasir, Palaran, Samarinda. Penyelesaian hukumnya tak diketahui oleh publik.
Kasus empat: Tewasnya Nadia Zaskia Putri, bocah usia 10 tahun. dan Kasus lima: Meninggalnya Muhammad Raihan Saputra. Tewas pada tanggal 22 Desember 2014.
JATAM Kaltim menyerukan agar DPRD setempat segera menginterpelasi Walikota dengan Hak Interpelasi dan Angketnya agar tidak lagi jatuh korba, Karena, berdasarkan data yang dikumpulkan JATAM Kaltim, di wilayah tersebut setidaknya ada 150 lubang bekas pertambangan yang dibiarkan terlantar begitu saja.
“Kami ingin pemerintah bertanggung jawab terhadap lubang-lubang tambang yang sampai sekarang menjadi ancaman serius warga Samarinda. Khususnya anak-anak,” kata Haris Retno dari Koalisi Peduli Korban Tambang Batubara.(fa/suaraagraria.com)