awidOleh: Awidya Santikajaya*

Berbicara di forum APEC, ASEAN, dan G20 beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan peran Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar yang terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, Jokowi menekankan bahwa Indonesia bisa memainkan perannya sebagai negara maritim, termasuk dalam kebijakan luar negeri. Hal ini menimbulkan pertanyaan menarik: bagaimanakah posisi Indonesia di Samudera Hindia, mengingat mulai tahun depan Indonesia akan menjabat sebagai Ketua IORA (Asosiasi Lingkar Samudera Hindia)?

Dalam beberapa dekade, fokus utama diplomasi Indonesia masih berkutat di sekitar ASEAN, dan negara-negara yang terletak di sebelah utara. Tentu saja hal ini masuk akal, mengingat adanya jalinan kerjasama ekonomi yang erat antara Indonesia dengan negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara. Sekarang dengan visi poros maritim, Jokowi bertekad untuk memperluas ruang diplomasi Indonesia, dari ASEAN-sentris, menuju Indo-Pasifik.

Untuk memainkan peran yang efektif dan konstruktif, Indonesia harus berhati-hati dalam memahami wilayah Samudera Hindia, dan harus memahami aspek yang benar-benar memiliki manfaat.

Berbagai Permasalahan di Samudera Hindia

Ditinjau dari sudut pandang ekonomi, keberadaan Samudera Hindia sangat strategis. Sekitar 20 persen dari total perniagaan di seluruh dunia, harus melalui perairan ini. Sebuah studi dari French Institute for the Exploitation of the Sea merilis bahwa lalu lintas kapal di Samudera Hindia mengalami pertumbuhan lebih dari 300 persen dalam dua puluh tahun terakhir. Memahami makna strategis Samudera Hindia, maka negara-negara di pesisir pun telah mengambil langkah-langkah penting guna meningkatkan kemampuan angkatan laut.

Akibatnya, Samudera Hindia kini menjadi ‘rumah’ bagi alokasi anggaran militer terbesar di dunia. Misalnya, tahun ini India menyediakan 5,8 miliar dollar untuk memodernisasi dan memperluas kemampuan angkatan laut, yang meliputi penambahan perlengkapan untuk kapal induk Vikrant, dan mengaktifkan reaktor kapal Arihant.

Sementara itu, Tiongkok terlihat aktif dalam membangun pelabuhan di Myanmar, Bangladesh, Pakistan, Seychelles dan Maladewa. Meskipun pemerintah Tiongkok mengklaim bahwa pelabuhan itu dibangun untuk tujuan komersial, namun dikucurkannya bantuan di bidang militer dan ekonomi di wilayah tersebut telah menimbulkan tanda tanya. Diduga, ada ambisi jangka panjang Tiongkok di Samudera Hindia.

Sementara itu, ada berbagai kasus rumit yang terjadi di Samudera Hindia seperti; bajak laut (di pantai lepas Somalia), atau keberadaan negara non-penandatangan non-proliferasi nuklir, dan ketidakjelasan proyeksi militer Amerika Serikat dari Diego Gracia. Tantangan-tantangan keamanan ini, semakin hari semakin kompleks, dan sayangnya berjalan berlarut-larut tanpa solusi yang efektif.

Lalu, peta regional di kawasan Pasifik juga masih menunjukkan berbagai hambatan. Seperti diketahui, ada sengketa yang sedang berlangsung di Asia Timur yaitu memanasnya konflik di Laut Cina Selatan, kendati forum ASEAN dan APEC telah menghimbau agar negara-negara di Asia Timur tetap bekerja sama dan menjunjung tinggi kepentingan bersama.

Di wilayah Samudera Hindia, kondisi keamanan regional juga tengah mengalami kebuntuan.  Asosiasi Kerjasama Regional Asia Selatan (SAARC), masih tersandung akibat rivalitas India-Pakistan. Hal ini menjadikan IORA, sebagai satu-satunya forum regional di Samudera Hindia yang harus mampu mengelola negara-negara pesisir dengan segala kompleksitasnya.

Beberapa tahun terakhir ini, upaya untuk memperkuat IORA telah dicoba. Misalnya, selaku Ketua IORA saat ini, Australia telah mengusulkan inisiatif kerjasama ekonomi dalam bentuk IORA Bussiness Week. Negeri Kangguru ini juga menyiapkan dana sebesar 1 juta dollar untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di wilayah Samudera Hindia. Yang tak kalah penting, IORA telah menyatakan bahwa keamanan maritim sebagai prioritas utama, sebagaimana yang terungkap dalam pertemuan Dewan Menteri IORA ke-13 di Perth bulan lalu.

Walau telah menunjukkan perkembangan yang positif, namun semuanya masih belum seberapa. Dewasa ini, IORA menghadapi sedikitnya tiga tantangan utama, yaitu:

Pertama, IORA belum mampu menjadi sebuah lembaga yang efektif. Sampai hari ini, IORA masih didesain sebagai lembaga dengan ambisi dan minat yang kompleks, seperti keamanan maritim, perdagangan dan investasi, pengelolaan perikanan, pertukaran budaya dll. Sejak berdiri pada tahun 1997, belum ada bidang tertentu yang digarap secara efektif. Selain itu, inisiatif kerjasama ekonomi antara people to people juga masih sangat terbatas.

Kedua, Samudera Hindia tidak memiliki identitas regional yang jelas. Kondisi antara negara anggota di  Australia, dan negara anggota yang terletak di Afrika, memiliki perbedaan yang sangat tajam sehingga sangat sulit bagi IORA untuk menentukan kebijakan umum. Kerjasama di bidang keamanan juga masih sangat rapuh. Kendati ada inisiatif untuk mengokohkan kerjasama kemanan di luar IORA, seperti Milan and the Indian Ocean Naval Symposium (IONS), namun hal ini masih difokuskan pada hal-hal operasional, yang tidak memiliki kaitan dengan kebijakan dan strategi, dan dinilai tidak mampu untuk mengakomodasi kekuatan eksternal.

Ketiga, Tiongkok, AS dan beberapa negara lainnya telah menjadi mitra dialog IORA. Namun mereka tidak bisa memainkan peran konstruktif karena terbentur dengan peraturan yang berlaku.

Melihat kondisi sedemikian rupa, sepertinya negara di pesisir Samudera Hindia ini tidak memiliki kemauan untuk mendirikan sebuah lembaga regional yang mapan. Tingkat tertinggi pertemuan IORA saat ini baru sampai di level Dewan Menteri Luar Negeri, dan belum mencapai kepala negara/pemerintahan. Berbagai kelompok kerja IORA masih ditangani oleh pejabat senior atau junior. Begitu pula halnya dengan pembahasan keamanan yang baru melibatkan Kepala Angkatan Laut, bukan Menteri Pertahanan.

Saatnya Indonesia Memainkan Peran

Untuk menghindari adanya persaingan dan perebutan pengaruh di kawasan regional Samudera Hindia, diperlukan upaya yang lebih besar untuk menjaga stabilitas kawasan. Dan di sinilah Indonesia dapat memainkan peran, membantu memperkuat dan mengubah IORA menjadi sebuah forum regional yang disegani.

Selaku pendukung lawas dari regionalisme di Asia Timur, Indonesia memiliki posisi ‘cantik’ untuk menerapkan konsep persamaan di Samudera Hindia. Indonesia berperan dalam mencetuskan Piagam ASEAN. Selain itu, salah satu warisan Indonesia yang sangat fenomenal adalah Traktat Persahabatan dan Kerjasama (TAC) yang menjadi pondasi utama dalam membangun perdamaian dan kerjasama. Di Samudera Hindia, Indonesia juga tidak memiliki konflik dengan negara lain. Bersama Malaysia dan Singapura, Indonesia bahkan mencontohkan  kerjasama keamanan trilateral dalam Malacca Strait Sea Patrol.

Karena itu, selama dua tahun menjadi Ketua IORA, Indonesia bisa mempertimbangkan untuk mereformasi 5 hal berikut ini;

Pertama, secara konseptual guna membangun kepentingan dan norma-norma bersama, Indonesia bisa mengusulkan perjanjian serupa TAC untuk IORA. Perjanjian persahabatan dan kerjasama seperti ini dinilai mampu untuk membangun kepercayaan, dan meminimalisir kecurigaan. Saat ini IORA Charter hanya mencakup aspek ekomomi, dan mengabaikan unsur keamanan dan keselamatan yang tak kalah penting.

Kedua, Indonesia bisa mengusulkan agar pengambilan keputusan dalam struktural IORA, tidak lagi berada di level Dewan Menteri, melainkan langsung berdasarkan kesepakatan dari kepala negara/ kepala pemerintahan. Hal ini akan menjadi langkah penting guna mendorong kerjasama politik yang lebih erat antar anggota. Dengan menggelar Konferensi Tingkat Tinggi, diharapkan agar berbagai agenda yang telah disusun bisa berjalan dengan lebih terstruktur dan sistematis. Selain itu, pertemuan di tingkat menteri juga harus dilakukan, termasuk Menteri Pertahanan, yang akan fokus dalam mengatasi masalah keamanan dengan upaya yang lebih komprehensif.

Ketiga, Indonesia bisa membantu mempercepat proses dari negara Myanmar, Maladewa, dan bahkan Somalia, untuk menjadi anggota IORA. Indonesia juga bisa mendekati Pakistan, yang belum bergabung dengan IORA. Ketika IORA semakin inklusif, maka akan semakin mudah untuk membangun kepercayaan di kawasan ini.

Keempat, IORA harus lebih aktif dalam membawa mitra dialognya untuk melakukan proyek dan kerjasama yang lebih luas. Sangat penting untuk menjaga kekuatan eksternal agar tidak merasa terpinggirkan dari inisiatif dan kerjasama di IORA. Mitra dialog harus didorong untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek IORA, termasuk penetapan berbagai kebijakan dan kontrol keamanan.

Dan terakhir, Indonesia bisa mengembangkan rencana untuk jangka pendek dan jangka panjang, sehingga IORA memiliki pedoman yang lebih baik untuk memantau efektivitas kerjasama. Tentunya, IORA  perlu menetapkan target yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu. Belajar dari ASEAN, yang menentukan target sebagaimana tercantum dalam three pillars of the ASEAN Community, maka IORA bisa memilih sejumlah prioritas dengan tujuan dan instrumen yang jelas.

Jika Indonesia bermaksud untuk ‘menghidupkan’ IORA kembali, maka perlu dilakukan persiapan mulai sekarang. Salah satu hal yang sangat mendesak adalah menyiapkan sebuah lembaga penelitian/ think tank, yang fokus untuk mendalami isu-isu di Samudra Hindia. Lembaga ini dapat memainkan peran penting sebagai aktor dalam diplomasi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah.

Indonesia memiliki potensi untuk mempengaruhi arah dan bentuk dinamika kawasan Samudera Hindia. Berkaca pada kelihaian diplomatiknya di Asia Tenggara dan Pasifik, Indonesia pasti bisa melakukan hal yang sama untuk menjadikan IORA sebagai  forum utama kerjasama regional. (LiputanIslam.com)

 

*Penulis merupakan kandidat PhD Asia-Pacific College of Diplomacy, Australian National University. Tulisan ini diterjemahkan dari the diplomat.com.

 

 

DISKUSI:
SHARE THIS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Positive SSL