Khartoum, LiputanIslam.com – Lembaga Amnesty International mengaku telah menerima “laporan yang dapat dipercaya” bahwa pasukan keamanan Sudan telah menembak mati 37 pengunjuk rasa dalam represi terhadap gelombang demonstrasi yang mengguncang negara ini.
Protes anti-pemerintah melanda berbagai kota dan daerah di Sudan sejak Rabu pekan lalu setelah pemerintah menaikkan harga roti menjadi tiga kali lipat.
Pihak berwenang mengatakan delapan pengunjuk rasa telah tewas dalam kerusuhan itu, sementara pemimpin oposisi utama Sudan Sadiq al-Mahdi Sabtu lalu menyebutkan jumlah korban jiwa 22 orang.
Kelompok hak asasi manusia mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Senin malam bahwa pihaknya “memiliki laporan yang kredibel bahwa 37 pengunjuk rasa telah ditembak mati oleh pasukan keamanan dalam lima hari demonstrasi anti-pemerintah”.
“Fakta bahwa pasukan keamanan menggunakan pasukan mematikan yang begitu tidak peduli terhadap para pemrotes yang tidak bersenjata sangat meresahkan,” kata Sarah Jackson, direktur Amnesty untuk Afrika Timur, Danau Besar dan Horn.
“Dengan terbunuhnya puluhan orang, pemerintah harus mengendalikan penggunaan kekuatan mematikan ini dan mencegah pertumpahan darah yang tidak perlu,” imbuhnya.
Belum ada tanggapan dari pemerintah Sudan terhadap pernyataan tersebut.
Sementara itu, ratusan massa berdunjuk rasa di salah satu jalan protokol di pusat ibukota Sudan, Khartoum, setelah pasukan keamanan mencegah akses ke istana presiden.
Polisi reguler dan polisi anti huru hara dikerahkan di persimpangan jalan utama dengan membawa pentungan, dan di atap rumah yang menghadap ke jalan istana.
Himpunan Profesional Sudan yang melibatkan dokter, insinyur, guru, dan dosen dalam sebuah komunike, Selasa (25/12/2018), menyebutkan bahwa massa itu bergerak menuju istana Presiden Omar al-Bashir , “untuk menyerahkan sebuah memorandum kepada presiden yang menyerukan agar presiden segera mundur sebagai tanggapan atas kehendak rakyat Sudan dan hak kami untuk mengamankan jiwa.”
Pernyataan itu menambahkan bahwa jika al-Bashir bersedia mundur maka himpunan tersebut akan mengusulkan, “pembentukan pemerintahan transisi dengan kompetensi dan tugas-tugas khusus yang bersifat konsensual di antara kelompok-kelompok masyarakat Sudan.”
Himpunan Profesional Sudan Minggu lalu menyerukan aksi mogok dan kemudian banyak kalangan berpartisipasi. (mm/afp/themonitor)