Otong Sulaeman
LiputanIslam.com –Para pembela Palestina di Indonesia dikejutkan oleh berita tentang adanya upaya-kontak RI dengan Zionis Israel, yang disebut-sebut merupakan langkah awal menuju normalisasi hubungan diplomatik antara kedua negara. Sebelum ini, juga tersiar kabar resmi bahwa Indonesia telah memberikan calling visa bagi warga negara Israel, hingga pemegang paspor Israel boleh masuk ke Indonesia dengan syarat-syarat tertentu.
Akan tetapi, berbeda dengan kabar kedua, kabar yang pertama tentang adanya kontak langsung antara pemerintah RI dengan Zionis Israel dalam rangka normalisasi itu langsung dibantah oleh Kementerian Luar Negeri. Kemenlu RI menyatakan bahwa kontak itu tak pernah ada. Akan tetapi, beberapa pengamat melihat bahwa kontak-kontak itu sebenarnya ada, meskipun berlangsung secara diam-diam.
Zionis Israel dengan dukungan penuh AS memang tengah bergerilya. Sebelum ini, mereka berhasil membujuk Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko hingga keempat negara itu secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Kini, mereka berusaha menarik negara-negara Muslim lainnya agar mengikuti langkah UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko tersebut. Jauh sebelu ini, ada tiga negara Muslim yang sudah lama punya hubungan diplomatik dengan Israel, yaitu Turki, Mesir, Yordania, dan Sudan. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia tentu saja menjadi incaran langkah politik internasional Zionis Israel tersebut.
Apakah Indonesia akan menjadi negara kedelapan sebagai negara Muslim yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel? Sepertinya tidak. Kemungkinan ke arah sana masih sangat jauh, meskipun hal itu bisa saja terjadi jika kaum Muslimin Indonesia mengendorkan kewaspadaan. Ada tiga faktor penting yang membuat Indonesia tidak akan menjalin hubungan diplomatik.
Faktor pertama, terkait dengan fakta sistem demokrasi yang menjadi format politik di Indonesia. Dengan format demokrasi ini, segala kebijakan pemerintah, apalagi jika itu menyangkut hal yang sangat sensitif semisal menjalin hubungan diplomatik dengan rezim penjajah, tentu akan mendapatkan kontrol dan resistensi luar biasa dari rakyat Muslim Indonesia. Sementara itu, empat negara terakhir yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel (UEA, Bahrain, dan Sudan Maroko) adalah negara monarki atau negara diktator, di mana keputusan negara sepenuhnya ada di tangan raja/emir atau sang diktator hingga tak ada ruang bagi rakyat untuk mengekspresikan aspirasinya.
Faktor kedua terkait dengan amanat yang ada pada UUD 1945, yang secara tegas menolak penjajahan. Hingga sekarang, Indonesia melihat Israel sebagai pihak penjajah. Karena itu, menjalin hubungan diplomatik dengan Israel bermakna mengakui dan menganggap legal eksistensi dan juga perilaku Israel selama ini, yaitu melakukan penjajahan. Artinya, menjalin hubungan diplomatik dengan Israel bemakna pengkhianatan terhadap cita-cita luhur kemerdekaan sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para founding fathers kita, yaitu menghapuskan penjajahan di atas muka bumi.
Faktor ketiga, Indonesia dan Palestina selama ini sudah menjalin persahabatan yang sangat erat. Apa yang akan terjadi seandainya Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan negera yang menjajah Palestina? Tak ada kata yang lebih pantas untuk disematkan kepada perilaku seperti itu selain kata “pengkhianat”.
Tentu segenap anak bangsa ini tak akan membiarkan bangsa Indonesia terjerumus ke dalam perilaku nista bernama pengkhianatan, apalagi yang dikhianatinya itu adalah teman yang sedang mebutuhkan pertolongan dan dukungan. (os/editorial/liputanislam)