L
iputanIslam.com –Hingga kini, masih banyak orang yang percaya bahwa AS adalah negara demokratis. Padahal, jika kita telaah lebih dalam lagi, klaim ini semakin lama semakin pudar. Di dalam negeri, sangat rendahnya tingkat partisipasi publik dalam setiap event pemilu (selalu di bawah 50%) mestinya dengan mudah dijadikan sebagai fakta kuat betapa rendahnya legitimasi para pejabat publik hasil pemilu di AS. Ditambah lagi dengan pilihan partai yang hanya dua (Republik dan Demkorat), dan kedua-duanya tersandera oleh lobi Yahudi, maka semakin banyak aspirasi rakyat AS yang tidak terakomodasi dengan sistem demokrasi di negara itu.
Dalam konteks internasional, kita sudah lama tahu bahwa ‘demokratisasi’ adalah salah satu isu sentral yang dipakai oleh AS dalam menjalankan agenda-agendanya di luar negeri (selain HAM, kebebasan, dan anti-terorisme). Atas nama demokratisasi, AS melakukan intervensi di banyak negara dunia. Suriah, Afghanistan, Iran, Irak, dan Lebanon adalah di antara beberapa negara yang menjadi target intervensi AS dengan menggunakan isu demokratisasi. Di kedua negara terakhir ini (Irak dan Lebanon), absurditas program AS itu makin kelihatan.
Di Irak, parlemen dan pemerintahan sudah sepakat untuk mengakhiri mandat keberadaan militer AS di Negeri 1001 Malam itu. Hal itu tak lepas dari perkembangan terakhir kasus pembunuhan yang dilakukan tentara AS terhadap petinggi militer Irak, Al-Muhandis, bersama tamunya Jenderal Qassem Soleimani. Pembunuhan yang dilakukan di Bandara Baghdad itu disebut-sebut telah memantik kemarahan rakyat Irak yang direpresentasiklan oleh parlemen dan pemerintahan.
Bagimana reaksi AS? Presiden Trump mengatakan bahwa AS tidak akan menggubris keputusan itu. Dia bicara tentang betapa banyaknya uang yang telah digelontorkan oleh AS untuk pembangunan infrastruktur militer di Irak. Irak, kata Trump, harus memberikan ganti rugi atas infrastruktur itu. Jika tidak, AS akan menjatuhkan sanksi sangat berat kepada Irak, lebih berat daripada sanksi AS kepada Iran.
Dengan logika dan perspektif yang hanya melihat sisi kepentingan AS seperti itu, maka militer AS harus terus bercokol di Irak. AS tak akan pernah mempedulikan aspirasi rakyat Irak, jika aspirasi itu merugikan kepentingan AS. Trump tidak peduli, meskipun aspirasi itu betul-betul sudah melewati prosedur yang sangat demokratis, dan artinya aspirasi itu merupakan kehendak rakyat Irak. Trump juga tak peduli, meksipun ada alasan rasional di balik munculnya aspirasi itu. Di Irak, AS menunjukkan sikap-sikap yang anti-demokrasi dan anti-rasionalitas.
Hal yang sama juga ditunjukkan oleh AS di Lebanon. Berbagai ancaman sanksi diberlakukan AS kepada Lebanon sehingga negara itu kini menghadapi krisis ekonomi yang cukup berat. AS menuntut agar pemerintah AS membubarkan Hezbollah dan melucuti senjata mereka. Seperti yang terjadi di Irak, AS sama sekali tak mempedulikan suara rakyat Lebanon yang sedemikian memuja milisi Hezbollah dan menganggapnya sebagai pahlawan negara. AS tak peduli bahwa Hezbollah juga ikut dalam pemilu dan bahkan menjadi pemenangnya. Yang dipedulikan oleh AS, lagi-lagi adalah egoisme negaranya dan kepentingan sekutu terdekatnya, yaitu Israel.
Kita bisa melihat, betapa sangat hipokritnya AS dengan isu demokratisasinya itu. AS malah berseteru dengan negara-negara yang telah menerapkan demokrasi, gara-gara aspirasi rakyat di negara-negara itu selalu bertentangan dengan kepentingan AS. Ironisme ini malah semakin tampak manakala kita menemukan fakta bahwa AS justru berhasil menjalin persekutuan dengan negara-negara monarki seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Oman. Monarki bermakna bahwa aspirasi rakyat bukanlah hal yang diperhitungkan dalam segala macam pengambilan keputusan dan arah kebijakan pemerintah. (os/editorial/liputanislam)