[Editorial] UU Caesar, antara Kegilaan dan Keputusasaan AS di Suriah

0
118

LiputanIslam –Manuver terbaru pemerintahan Donald Trump di Suriah makin menunjukkan kegilaan negara itu, tapi juga keputusasaannya. Sebuah undang-undang sepihak ditandatangani oleh Trump, yang isinya adalah pemberlakuan beragam sanksi baru untuk Suriah dan para pejabatnya. UU yang dikenal dengan nama UU Caesar itu sebenarnya merupakan implementasi atas sebuah protokol bernama Caesar Syria Civilian Protection Act yang diratifikasi oleh Trump Desember 2019 lalu. Berdasarkan UU Caesar, semua individu, kelompok, atau negara yang mendukung Suriah akan dikenai sanksi oleh AS. Jadi, sanksi itu bukan hanya menyasar pemerintahan Suriah secara langsung, melainkan juga siapapun yang dianggap terlibat atau menjalin hubungan ekonomi dengan pemerintahan Suriah.

Secara substantif, UU ini sangat mirip dengan sanski-sanksi serupa yang dijatuhkan secara sepihak kepada Iran. Terhadap Iran, AS bukan hanya memberikan sanksi sekonomi secara langsung, melainkan juga secara tidak langsung. Negara manapun saja yang berani menjalin kerjasama ekonomi dengan Iran dengan kapasitas transaksi tertentu, juga akan ikut terkena imbas sanksi.

Alasan penjatuhan sanksi juga sama: berdasarkan laporan sepihak, tanpa melalui proses uji validitas secara rasional dan legal. Iran dikenai sanksi dengan tuduhan negara teroris dan pelanggar HAM, sebuah klaim yang tak pernah bisa dibuktikan. Suriah juga kurang lebih seperti itu. Di sini, AS bertindak sebagai jaksa penuntut umum sekaligus hakimnya. Sementara Iran dan Suriah adalah terdakwa tanpa pembela, dan keduanya diadili secara in absentia, diadili tanpa diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan.

Inilah kegilaan AS. Negara itu masih berkhayal punya otoritas untuk melakukan tindakan sepihak, dan yakin bahwa tindakannya itu akan berlaku efektif. Padahal, sanksi bertubi-tubi yang mereka kenakan terhadap Iran saja sampai sekarang tidak mampu menundukkan Teheran. Iran malah menjelma menjadi negara yang mandiri, sementara reputasi AS makin terpuruk. Kini, sanksi serupa dijatuhkan kepada Suriah.

Media-media internasional pun mem-blow-up Ratifikasi UU Caesar ini dengan narasi yang memojokkan Suriah. Reuters, misalnya, mengatakan bahwa terjadi gelombang demontrasi secara terus menerus sejak Minggu (7/6) dan berlanjut hingga Rabu (10/6) di Kota Druze, Sweida. Para demonstran menyerukan penggulingan Assad serta penarikan milisi Iran dan Rusia di negara itu. Dengan mengutip pernyataan Noura al Basha, salah seorang demonstran, Reuters memberitakan bahwa Suriah kini berada dalam krisis yang luar biasa akibat korupsi dan represi rezim Bashar Assad. Dihubungkan dengan UU Caesar, media-media Barat ingin memberikan kesan bahwa UU itu layak diratifikasi oleh AS dalam rangka mengakhiri penderitaan rakyat Suriah dari kekejaman pemerintahan Assad.

Lihatlah, betapa sangat absurdnya narasi media-media Barat itu saat membenarkan kelakuan arogan AS. Dasar tuduhannya sendiri sangat lemah. Proses penjatuhan sanksinya tidak rasional. Data-data yang dijadikan sebagai landasan penjatuhan sanksi juga selama ini terbukti tak lebih dari kebohongan. Maka, bisa dipastikan bahwa UU ini sama sekali tak akan mengubah apapun di Suriah.

Sejatinya, UU ini lebih menunjukkan keputusasaan AS pasca harus menerima kegagalannya dalam ‘menggarap’ Suriah selama satu dekade terakhir ini. Atau, bisa jadi sebenarnya ratifikasi UU ini tak lebih sebagai cara Trump untuk menaikkan elektabilitasnya menghadapi pemilu beberapa bulan yang akan datang. (os/editorial/liputanislam)

DISKUSI: