LiputanIslam.com –Barangkali ini menjadi salah satu lelucon dari PBB di tahun ini: Arab Saudi kembali berniat menjadi anggota Dewan HAM PBB (United Nations Human Rights Council, UNHCR). Untung saja, Arab Saudi gagal mendapatkan suara yang diperlukan, yaitu 127 suara persetujuan, atau 2/3 dari 190 anggota PBB. Arab Saudi hanya mendapatkan 90 suara.
Reputasi Arab Saudi di bidang HAM sebenarnya memang sangat buruk, dan semakin buruk sejak naiknya Mohamed bin Salman (MbS) sebagai menteri pertahanan tahun 2015, lalu menjadi putera mahkota tahun 2017. Selama puluhan tahun, Arab Saudi dikenal sebagai negara yang sangat tertutup dalam hal penegakan hukum dan HAM.
Indonesia sebagai negara penyuplai tenaga kerja wanita, berkali-kali menjadi korban kejahatan HAM di negara tersebut. Ada yang dihukum mati tanpa notifikasi, ada yang diperkosa lalu pulang dalam keadaan hamil, juga banyak di antara TKW yang disekap di rumah-rumah majikan mereka, mendapatkan siksaan yang sangat memilukan. Atas dasar pertimbangan situasi itulah, pemerintah RI secara resmi telah memberlakukan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi. Artinya, pemerintah Indonesia memang melihat betapa sangat buruknya kondisi hukum dan HAM di Arab Saudi, yang sangat tidak setara dengan besarnya devisa yang didapat RI dari pengiriman TKI ke negara tersebut.
Dalam konteks internasional, catatan HAM Arab Saudi juga sangat buruk. Pembunuhan dan mutilasi terhadap jurnalis Jamal Khassogi adalah kasus paling akhir yang memantik kecaman luar biasa dari masyarakat internasional. Arab Saudi juga menjadi pihak yang paling bertanggung jawab terhadap tragedi kemanusiaan di Yaman, sejak negara ini memimpin koalisi Arab Teluk dalam invasi ke negara di selatan Semenanjung Arab itu.
Dengan semua track-record seperti itu, adalah sangat aneh ketika Arab Saudi mengajukan diri menjadi anggota Dewan HAM PBB. Juga menjadi aneh bahwa masih ada saja negara yang memberikan persetujuannya, walaupun jumlah negara yang memberikan persetujuan masih belum cukup untuk mendudukkan Arab Saudi sebagai anggota Dewan HAM PBB.
Secara umum, isu HAM di dunia memang absurd dalam praktik implementasinya. Isu HAM berkali-kali menjadi standar ganda negara-negara kuat dunia, dan hanya dijadikan sebagai alat politik untuk menekan negara manapun yang resisten terhadap negara imperium dunia (AS dan Barat). HAM adalah salah satu isu “andalan” AS dalam memberlakukan sanksi terhadap negara negera seperti Irak, Iran, Suriah, dan lain-lain. Dalam kasus Irak, misalnya, AS menumbangkan rezim Saddam Husein dengan alasan HAM. Akan tetapi, di saat yang sama, AS mendirikan penjara paling mengerikan dan paling melanggar HAM di dunia bernama Guantanamo.
Dalam kasus Israel, dunia sudah mafhum bahwa Zionis adalah negara yang paling sering melanggar HAM dunia. Israel juga menjadi satu-satunya negara di dunia yang masih melakukan penjajahan, yaitu terhadap Palestina. Tapi, sebagaimana yang kita ketahui bersama, Israel adalah sekutu utama AS.
Jadi, sebenarnya, ketika Arab Saudi tetap dengan percaya diri mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM dunia, kita mestinya tak perlu heran. Isu HAM dunia memang absurd. (os/editorial/liputanislam.com)