Jakarta, LiputanIslam.com– Pakar Timur Tengah Universitas Indonesia (UI), Abdul Muta’ali ikut memberikan komentar atas hasil resolusi Majelis Umum PBB yang hanya bersifat rekomendasi. Hal itu menurutnya sangat disayangkan. Oleh karenanya, Abdul berharap ke depan PBB mengubah pola pengambilan resolusi keputusan, yaitu berdasarkan dengan suara terbanyak.
“Bukan melalui veto, melainkan suara terbanyak,” komentarnya di Jakarta, seperi dilansir NU Online, pada Jumat (22/12).
Berdasarkan hasil pemungutan suara Majelis Umum PBB pada Kamis (21/12), sebanyak 128 negara mendukung resolusi, sembilan menentang, dan 35 negara memilih untuk abstain. Negera yang menentang resolusi tersebut adalah Amerika Serikat bersama sekutunya yakni Israel, Guatemala, Honduras, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru , Palau, dan Togo.
Dari hasil tersebut terlihat bahwa mayoritas masyarakat internasional (128 negara) mendukung Palestina dan menolak klaim sepihak Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. “Artinya, mayoritas negara-negara di dunia melalui forum Sidang Majelis Umum PBB bersama Palestina,” ucapnya.
Namun demikian, menurut Abdul hasil pemungutan suara (voting) resolusi Majelis Umum PBB itu bisa dijadikan sebagai ajang untuk mengucilkan Amerika Serikat. Serta untuk mencegah terjadi Intifada, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) juga bisa membawa keputusan Trump tersebut ke Mahkamah Internasional di Den Haag Belanda. “Hal ini dilakukan untuk mencegah Intifada ketiga, agar tak banyak lagi korban yang berjatuhan,” ungkapnya.
“Segala upaya untuk mengubah status quo Yerussalem merupakan tindakan ilegal,” tambahnya.
Pada 1967, Israel menduduki wilayah Palestina, termasuk Yerusalem. Tetapi, PBB menerbitkan Resolusi yang menyatakan bahwa Yerusalem di bawah otoritas internasional. Pada 1980, Israel membuat Undang-Undang yang menyatakan Yerusalem adalah ibu kotanya. Tahun 1995, Amerika Serikat menguatkan UU tersebut. Hingga kemudian yang terbaru adalah keputusan sepihak Trump yang menyebutkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu, 6 Desember 2017 lalu. (Ar/NU Online).