Jakartaa, LiputanIslam.com– Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengapresiasi dan mendukung penuh keputusan resolusi Majelis Umum PBB yang menolak pengakuan sepihak Amerika Serikat soal Yerusalem. Sekjen PBNU HA Helmy Faishal Zaini menegaskan bahwa sikap NU adalah tetap konsisten bersama Yerusalem dan rakyat Palestina.
“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung penuh keputusan tersebut. Sikap kami di Nahdlatul Ulama (konsisten dukung Palestina) tidak bergeser sedikitpun,” ujar Helmy di Jakarta, seperti dilansir NU Online, pada Jumat (22/12).
Menurutnya, keputusan resolusi majelis umum PBB sudah sangat tepat. Sebab, persoalan Yerusalem Palestina bukan hanya persoalan agama, tetapi jauh dari itu yakni krisis kemanusiaan. “Bagi kami, apa yang terjadi di Palestina itu bukan konflik soal agama saja, namun lebih dari itu merupakan konflik kemanusiaan,” ucap Helmy.
NU sendiri, lanjut dia, telah melakukan beberapa langkah sebagai dukungan pada Palestina. Selain melakukan aksi damai di depan kedutaan besar Amerika di Jakarta, NU juga secara intensif melakukan komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memberi masukan demi tercapainya kedaulatan Palestina.
“Sejak tahun 1938, sikap NU tidak berubah. Kami sangat konsen dan komitmen mendukung kedaulatan Palestina. Oleh karenanya kami menyambut baik keputusan Majelis Umum PBB (resolusi untuk Yerusalem),” ungkapnya.
Sebelumnya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan resolusi yang menolak keputusan Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Resolusi itu juga menegaskan bahwa status final Yerusalem harus diselesaikan lewat negosiasi langsung antara Palestina dan Israel, dan setiap keputusan yang dibuat di luar kerangka itu harus dicabut.
Berdasarkan hasil pemungutan suara Majelis Umum PBB, sebanyak 128 negara mendukung resolusi, sembilan menentang, dan 35 negara memilih untuk abstain. Negera yang menentang resolusi tersebut adalah Amerika Serikat bersama sekutunya yakni Israel, Guatemala, Honduras, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru , Palau, dan Togo. (Ar/NU Online/BBC/Detik).